Kontroversi OKK UI 2023 Part 2: Tanggapan Ketua DPM UI

Orientasi Kehidupan Kampus (OKK) UI 2023 menuai banyak kontroversi hingga ramai di media sosial, mulai dari bidding hingga akhir pelaksanaannya. Sebagai steering committee (SC), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI memiliki wewenang untuk mengatasi hal ini. 

Pada Minggu (3/9), redaksi BOE berkesempatan untuk berbincang dengan Bonanza Haggai Rosairo (Bonanza) selaku Ketua DPM UI periode 2023 untuk mengupas pandangan DPM mengenai problematika OKK UI 2023.

Baca juga: Sorotan Kontroversi dalam OKK UI 2023

Kontroversi Seputar Ketentuan Profit Sharing hingga Bidding OKK UI 2023

Profit sharing OKK UI 2022 dengan DPM UI 2022 berbasis dari peraturan DPM UI No.1 Tahun 2022 di mana DPM secara maksimal memperoleh 25% profit. Namun, di X (Twitter) beredar kontroversi tentang OKK UI 2023 yang memberikan profit sharing lebih besar dari persentase profit yang sudah ditetapkan sehingga publik memandang bahwa DPM menyalahi aturan. 

“Mengenai peraturan DPM UI, ini merupakan peraturan DPM UI 2022 yang hanya mengikat pada tahun tersebut. MoU beserta isinya merupakan perjanjian kesepakatan kedua belah pihak dan merupakan ikatan dari kedua belah pihak tersebut,” terang Bonanza.

Bonanza juga menanggapi informasi mengenai tim Affanda Hadi (Fanda) yang menghubungi panelis setelah dilaksanakannya FPT. “Tidak ada peraturan tertulis yang dilanggar terkait approach panelis atau penilai FPT. Terkait potensi berbuat kecurangan, itu diserahkan kepada para penilai itu sendiri, menganggap tim yang approach mempunyai niat apa di belakang,” ujar Bonanza.

Tidak hanya itu, terdapat pula perbedaan nama-nama fungsionaris yang tertera pada proposal internal dengan grand design OKK UI 2023. 

Bonanza menyatakan, “Aku pribadi belum ngecek sampai situ. Tapi kembali lagi, dari sudut pandangku, waktu setelah dia (Fanda) terpilih memang masih ada panitia yang spot-spotnya kurang atau mungkin ingin berganti sehingga ada proposal yang berbeda nama.”

Menjawab Problematika Seputar OKK: Mulai dari Pengembalian SUC hingga Petisi

Sistem pengembalian dana SUC adalah melalui sistem reimburse dari pihak Dirmawa, tetapi hingga saat ini, SUC panitia masih dalam proses pengembalian karena belum adanya serah terima LPJ secara resmi dari pihak OKK. “Gue juga pengen agar SUC dikembalikan terlebih dahulu. Gue pun juga mem-follow–up agar SUC panitia segera dikembalikan dan lebih baik itu yang didahulukan,” terang Bonanza.

Melihat berbagai problematika yang muncul selama OKK 2023 berlangsung, mulai dari ketidaknetralan DPM UI hingga adanya intervensi politik didalamnya, terdapat suatu petisi untuk DPM UI yang dibuat oleh Muhammad Zahid Abdullah (Zahid). Petisi ini berisi tiga tuntutan dan telah tersebar luas di platform X.

Bonanza berkomentar, “Mungkin salah satu latar belakang tuntutan itu karena seakan-akan tidak ada follow up atau kurang publikasi. Namun, semua keputusan itu seharusnya berdasarkan persetujuan seluruh anggota DPM melalui sidang anggota atau musyawarah DPM. Jadi balik lagi, walaupun aku bisa dibilang jabatannya ketua atau bahkan tanggung jawab tertinggi, sebenarnya nggak bisa seeksekutif atau se-powerful itu.”

Legiun Terbuka untuk Menuntaskan Permasalahan OKK UI 2023

Melalui SC dan LPJ sementara, Bonanza menduga bahwa konflik internal dalam OKK UI 2023 terjadi karena kurangnya komunikasi. Menghadapi hal ini, DPM UI berencana untuk mengadakan Legiun terbuka bagi seluruh stakeholder OKK dan perwakilan DPM untuk membahas pertanggungjawaban OKK UI 2023. “Akan ada forum Legiun yang bersifat terbuka dan aku sendiri mengundang teman-teman untuk hadir disana, tanggalnya sendiri nanti akan diumumkan pada 9 September dan pasti akan dilaksanakan di hari Sabtu,” ajak Bonanza.

Akan tetapi, Bonanza berujar bahwa Legiun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemecatan, terlebih lagi secara tidak hormat. Hal ini menjadi dasar di Sidang Anggota DPM UI untuk memutuskan bagaimana kelanjutan tuntutan tersebut.

Rangkaian kegiatan dimulai dari pemaparan LPJ sementara di hari Selasa (5/9), dilanjutkan dengan evaluasi internal OKK UI 2023, dan Legiun. Setelah ketiga agenda tersebut terlaksana, selanjutnya adalah sidang anggota DPM UI untuk menanggapi dinamika OKK UI 2023 hingga petisi yang telah beredar.

Bonanza menyatakan bahwa pihak DPM tidak akan lepas tanggung jawab terhadap PO OKK sebagai UKM yang menyelenggarakan OKK UI. ”Aku juga mendorong agar teman-teman IKM lain dapat menilai secara objektif karena kita belum tahu dan belum secara resmi ada penjelasan dari PO atau PI nya langsung, kita  tunggu saja pernyataan resmi dari PO OKK,” terang Bonanza.

Evaluasi Pelaksanaan OKK UI 2023

Menurut pandangan Bonanza, Fanda merupakan sosok pemimpin yang oportunis dan sudah menunjukkan banyak inovasi sejak awal FPT OKK. “Sosoknya yang oportunis ini kerap kali dinilai menimbulkan dampak positif dan negatif selama pelaksanaan OKK UI 2023,” ucapnya Bonanza.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama OKK UI 2023 berlangsung, DPM sebagai steering committee harus bersikap objektif. Untuk itu, DPM UI pun melakukan evaluasi internal terhadap keberlangsungan OKK UI 2023.

Bonanza menjelaskan, “Tentang pembelotan mentor, biasanya gue nanyain langsung ke SC-nya dan kalau misalnya mau jawaban langsung, gue langsung call atau chat Fanda. Memang iya arahannya seakan-akan mendadak karena mungkin waktu itu ada sponsor yang benar-benar baru tekan kontrak, secara spesifik baru dapat kontraprestasi, seperti membuat twibbon, sehingga kan broadcast-nya mendadak, hal ini berdampak ke arahan deadline.”

Pihak DPM dan OKK juga telah melakukan klarifikasi mengenai hal ini dan ingin memperbaiki komunikasi hingga tidak lagi menyebarkan broadcatst secara mendadak.  Terkait masalah dengan Divisi Keamanan yang sempat viral di X, Bonanza sangat menyayangkan tidak adanya komunikasi formal dengan SC. 

“Apalagi mereka punya grup PI dengan SC, bahkan punya kontak gue secara pribadi, jadi kan bisa melapor ke SC atau ke gue sebagai ketua agar bisa memberitahu lah, kenapa bisa kayak gini,” keluh Bonanza. 

Menghadapi hal tersebut, Bonanza langsung mengkomunikasikannya ke Fanda, selaku PO OKK. Akhirnya, PIC keamanan diangkat dari Divisi Design atau MetInfo. 

“Ya, dari sini,  itu (Divisi Keamanan) sudah benar-benar tidak bisa toleransi untuk melanjutkan OKK lagi. Sebagai DPM, gue sudah bilang nih kalau OKK butuh divisi  keamanan, DPM UI siap bantu, soalnya kan kita juga punya 100 fungsionaris, bahkan BPH dan staf atau bahkan PI DPM pun rela membantu kalau misalnya kekurangan sumber daya. Tapi, si Fanda-nya bilang sudah enggak apa-apa dan memang sudah tanggung jawabnya,” ujar Bonanza.

Bonanza selanjutnya mengkritisi dinamika antara Direktorat Kemahasiswaan (Dirmawa) UI dengan OKK serta Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB). 

“Soalnya dari zaman tahun 2020, angkatan gue yang pertama kali, pas (OKK UI) zaman online sampai sekarang bisa dibilang belum terlalu jelas. Bahkan (saat OKK UI) 2020 gua enggak tahu ada PO-nya atau enggak. Tapi kayaknya ada PIC-nya dari mahasiswa gitu. Kalau tahun 2021 itu, dinamikanya OKK bisa bersinergi dengan PKKMB. Tahun 2022, kalian mungkin tahu permasalahannya, PKKMB ini punya PO-nya sendiri, dan tahun 2023 ini dari PKKMB tidak ada koordinator mahasiswa sama sekali,” ujar Bonanza.

Secara umum, hasil evaluasi internal terkait OKK belum dapat dikatakan selesai karena dilaksanakan secara terburu-buru. Bonanza sendiri tidak dapat menghadiri acara tersebut dikarenakan adanya agenda lain yang tidak dapat dibatalkan. Forum tersebut hanya berisi pemaparan LPJ dan belum terjadi serah terima LPJ secara resmi. 

Harapan untuk OKK ke Depannya

Bonanza berpesan kepada ketua dan PI selanjutnya untuk menjaga dinamika internal dan komunikasi ke DPM juga harus lebih lancar lagi. “Sebagai PI OKK ataupun ospek fakultas, kita juga harus bisa melihat dari kacamata seorang mahasiswa baru, apa yang kira-kira mereka butuhkan pada masa pengenalan mahasiswa baru dan pihak panitia OKK harus dinamis. Internal dan komunikasi ke DPM juga harus lebih lancar lagi, kalau butuh bantuan boleh dikomunikasikan,” ujar Bonanza.

Konsep open tender lebih demokratis di DPM, namun Bonanza merasa perlu konsistensi dalam peran SC untuk memantau perkembangan acara OKK UI, sehingga campur tangan DPM dan SC secara berkala menjadi penting.

“Saran untuk tahun depan, buat peraturan tertulis atau kesepakatan pada saat koordinasi monitoring oleh SC dalam bentuk forum, entah itu online maupun offline, harus dirutinkan agar bisa mengantisipasi dengan forum forum pengawasan yang dilakukan,” ujar Bonanza.

Di sisi lain, M. Zahid Abdullah sebagai tim oposisi dalam bidding OKK UI 2023 berharap bahwa DPM bisa belajar dari pengalaman tahun ini dan sebelumnya agar OKK tahun berikutnya bisa berjalan lebih optimal. Ia juga berharap agar rangkaian OKK bisa menjadi satu dengan PKKMB agar tidak terjadi perbedaan kepentingan antara Dirmawa UI dengan pihak DPM.

Editor: Anindya Vania, Muhammad Syakhsan Haq, Tara Saraswati, dan Titania Nikita