Politisasi Piala Dunia U-20: Apakah Menjadi Game Changer Iklim Politik 2024?

Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 awalnya menjanjikan. Indonesia telah menyiapkan stadion yang memenuhi standar FIFA dan mengeluarkan dana hingga Rp 500 miliar. Namun, menjelang pelaksanaannya, FIFA membatalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Tentu isu pembatalan Piala Dunia U-20 tidak lepas dari kepentingan segelintir pihak, mengingat tahun depan kita akan merayakan pesta demokrasi.

Apakah keputusan ini akan menjadi game changer iklim politik Indonesia di masa depan?

Guncangan persepakbolaan Indonesia ketika perkara Piala Dunia U-20 FIFA lalu, ternyata berpotensi tidak memberikan dampak signifikan pada elektabilitas politik pihak terkait. Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, segala peristiwa yang mengundang mata masyarakat Indonesia berpotensi menjadi alat kampanye terselubung yang dilakukan oleh para peserta Pemilu, salah satunya adalah peristiwa pembatalan pertandingan Piala Dunia U-20 FIFA di Indonesia. “Panasnya” pernyataan yang bermunculan dari beberapa pihak mengakibatkan Indonesia dianggap tidak sanggup menjadi tuan rumah. Namun, apakah konsekuensi yang diterima Indonesia akan mengalihkan keinginan hati masyarakat sebagai calon pemilih di Pemilu terhadap pihak tersebut?

Rentetan Peristiwa Penobatan Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Indonesia dinobatkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA pada 24 Oktober 2019 (Asia Sanjaya, 2023). Awalnya, kejuaraan ini akan dilaksanakan pada tahun 2021, tetapi diundur menjadi tahun 2023 karena pandemi (ibid). Indonesia telah menyiapkan sepuluh stadion untuk kelangsungan Piala Dunia U-20 dan telah memutuskan enam diantaranya untuk tempat penyelenggaraan, yaitu Stadion Jakabaring (Palembang), Kapten I Wayan Dipta (Bali), Si Jalak Harupat (Bandung), Manahan (Solo), Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (Jakarta) (Ibid). Kesiapan Indonesia dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 merupakan investasi Indonesia untuk dapat menjadi tuan rumah di acara olahraga internasional lainnya seperti Piala Dunia FIFA dan Olimpiade.

Current circumstances atau karena keadaan-keadaan yang saat ini terjadi menjadi sebuah narasi pertimbangan bagi Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk membatalkan kedudukan tanah air kita sebagai tempat berlangsungnya perhelatan Piala Dunia U-20 (Hadi, 2023). Current circumstance yang menjadi pertimbangan FIFA untuk membatalkan tuan rumah Piala Dunia U-20 di Indonesia sayangnya tidak dibahas secara rinci apa penyebab utamanya. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah bermula dari sejumlah pejabat dan politisi yang melakukan penolakan terhadap tim nasional Israel yang lolos ke ajang tersebut. Masyarakat yang sudah kadung bersorak sorai karena merasa mujur akan perhelatan acara ini harus merelakan hilangnya pintu kesempatan bagi atlet generasi muda mereka yang kehilangan panggung.

Politik dan Dunia Olahraga: Apakah Dapat Dipisahkan?

Indonesia telah lama menentang Israel sebagai upaya pembebasan penjajahan terhadap Palestina berdasarkan prinsip politik luar negerinya yang dipegang sampai saat ini, yaitu bebas aktif, dimana aktif berartikan menjaga kedamaian dunia dan mengembangkan prinsip kebebasan dan menghormati kedaulatan negara-negara lain. “

Argumennya juga sudah jelas, bahwa pertimbangan mengenai posisi politik Indonesia terhadap Israel yang telah kita tentang sejak lama sehingga tidak ada persoalan lagi jika dilihat dari sisi politik. Yang menjadi problematisnya, seharusnya tidak dilakukan dalam waktu mendadak. Seharusnya didiskusikan secara lama dan tidak tiba-tiba,” ujar Aditya Pradana, Dosen FISIP UI.  

Beberapa kepala daerah, politisi, dan partai menentang kehadiran Israel di Indonesia akibat alasan tersebut, seperti penolakan oleh gubernur tempat pelaksanaan pertandingan yang akan datang, Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan I Wayan Koster (Gubernur Bali) (Yahya, 2023). Ganjar menyatakan bahwa penolakan ini berdasarkan komitmen dari zaman Soekarno yang konsisten membela Palestina dan juga keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan respons yang lebih keras dari beberapa kelompok-kelompok yang menentang Israel (ibid). 

Namun, yang kita masih belum jelas diketahui apakah pihak penentang murni memiliki alasan penolakan berdasarkan komitmen politik luar negeri, karena pada faktanya, Duta Besar (dubes) Palestina memperbolehkan kehadiran Israel di Indonesia untuk bermain (Ibrahim, 2023). Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair, mengatakan bahwa keikutsertaan Israel memanglah hak mereka setelah melewati seleksi (Ibid). Zuhair menegaskan bahwa kehadiran Israel tidak akan mengubah komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina karena timnas Israel datang di bawah peraturan FIFA (Ibid). Jadi, apakah kemurnian hiburan olahraga telah dikotori bumbu politik oleh para penentang demi kepentingan mereka pribadi?

Dalam sejarah sepak bola dunia, pencampuran politik dan olahraga juga sempat terjadi seperti pada Piala Dunia 1970 dimana dua negara di Amerika Tengah, Honduras dan El Salvador, mengalami pertikaian (Sakti, 2023). Berawal dari kekalahan pertandingan hingga memunculkan pemutus hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Jika Honduras dan El Salvador memutus hubungan diplomatik setelah kekalahan pertandingan, berbeda dengan Indonesia dan Israel yang sebelumnya sejak zaman Soekarno telah memutus hubungan diplomatik antarnegara dengan menolak partisipasi Israel di ajang olahraga dunia, yang disebabkan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina. 

Piala Dunia U-20 ini mempengaruhi sentimen warga Indonesia terhadap Timnas Israel yang akan datang ke Indonesia untuk mengikuti pertandingan dan ini merupakan pengulangan sejarah di zaman Soekarno. Antara Honduras dan El Salvador atau Indonesia dan Israel kasus keduanya sama-sama membuktikan bahwa hubungan olahraga dan politik masih akan tetap ada. Menurut Aditya, memang sudah sewajarnya bahwa bola dengan politik itu berhubungan karena politik mengumpulkan suara rakyat sementara masyarakatnya sendiri menyukai bola. Maka dari itu, para politisi bisa saja memanfaatkan bola sebagai sarana mengumpulkan suara kemenangannya.

Sebuah Kilas Balik: Olahraga Sebagai Alat Politik di Indonesia

Politisasi olahraga ini juga pernah dibahas pada era Presiden Soekarno. Hal ini bermula ketika Komite Olimpiade Internasional (KOI) menyatakan bahwa olahraga tidak dapat dicampuri dengan politik, tetapi KOI sendiri melarang negara komunis seperti Cina dan Vietnam untuk ikut berpartisipasi. Soekarno menentang pernyataan KOI dan akhirnya dikeluarkan dari komite (Ibid). Sejak saat itu, Soekarno mendeklarasikan bahwa olahraga pasti ada hubungannya dengan politik (Ibid).  

Soekarno dianggap menjadi sosok pemimpin yang baik karena telah membawa nama Indonesia yang terpuruk di mata dunia olahraga internasional menjadi dipandang kembali atas usaha yang ditunjukkan dari prestasinya di kancah internasional seperti Asian Games, olimpiade, dan pertandingan lainnya selama tahun 1950 hingga 1960. Berkaca pada Soekarno, politisi Indonesia saat ini mungkin ingin mengikuti jejak Soekarno dengan mencampuri urusan olahraga dan politik sehingga terjadilah penolakan beberapa politisi yang menolak kedatangan atlet Israel. Maka dari itu, olahraga, khususnya sepak bola, hingga saat ini mungkin masih dianggap oleh politisi Indonesia sebagai alat untuk dapat membuat harum nama negara di kancah dunia sekaligus mengambil hati masyarakat untuk mendukung mereka di perpolitikan Indonesia. 

Dalam kasus saat ini, beberapa politisi dan partai menolak kedatangan timnas Israel, tetapi Presiden Joko Widodo memiliki pandangan yang berbeda. Terkesan menentang komitmen Soekarno, pernyataan Jokowi menjadi sensitif dibahas (Farisa, 2023). “Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik.” Akan tetapi, Jokowi juga memastikan bahwa kehadiran Israel tidak akan mengubah konsistensi politik luar negeri kita terhadap penjajahan Palestina. “Dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat,” tegas Presiden dalam pernyataan persnya. Aditya juga menyebutkan bagaimana seharusnya politik luar negeri Indonesia diterapkan secara konsisten “Jika dilihat dari politik bebas aktif secara konsisten, sudah jelas dan bisa dilakukan oleh siapa pun bukan hanya oleh Presiden Jokowi, di berbagai event apapun. Kalau mau kritis yang penting itu di politik luar negerinya. Kalau dari konteks Pemilu 2024, pemerintah dapat memformalkan bukan semata-mata kepentingan pemilu. Memang harusnya larangan terhadap Israel itu di mana pun, kapan pun, dan siapa pun.” 

Theory of Reasoned Action dalam Pemilu

Lantas, mengapa para politisi dan partai memiliki opini yang berbeda dengan Presiden? Politisi yang melihat kesempatan dalam menguasai kursi singgasana presiden untuk satu periode ke depan, memerlukan perhatian dan suara masyarakat. Berbeda dengan presiden yang mengedepankan kepentingan dan nama negara, politisi masih memerlukan citra partai atau diri mereka sendiri. 

Mereka berani berpendapat ekstrem untuk suara sementara, sebagaimana yang dikatakan Aditya, “Suatu hal yang bisa dibaca adalah respon orang Indonesia terhadap fenomena politik biasanya tidak akan berkepanjangan dan tidak akan berbekas. Sehingga elektabilitas seseorang tidak akan terpengaruh panjang karena suatu fenomena, nantinya pasti akan pulih kembali”. Hal ini sesuai dengan Theory of reasoned action (Walgito, 2003), yaitu teori ketika individu diperkirakan berperilaku berdasarkan keinginannya untuk terikat dengan perilaku tersebut. Penerapannya di dunia politik adalah masyarakat cenderung memilih partai atau individu karena kesamaan nasib dibandingkan melihat visi dan misi yang diajukan. 

Ilustrasi 1: Tren Pilihan Partai

Teori tersebut terlihat dari kasus yang menunjukkan sikap PDIP (partai pengusung Ganjar sebagai Capres) yang menolak kedatangan Israel sebagai bentuk dari visi dan misinya. Mayoritas masyarakat Indonesia pendukung PDIP pada awalnya, pada akhirnya akan kembali ke PDIP berdasarkan keinginan awal mereka memilih partai tersebut setelah sempat kecewa atas pernyataan mereka. Masyarakat juga melihat dalam keseluruhan partai dan bukan dari beberapa orang di dalamnya. Maka, ketika Ganjar menyatakan penolakan, beberapa kalangan masyarakat kecewa dan berdampak pada elektabilitas menurut SMRC, tetapi jika dilihat dalam jangka panjang, PDIP merupakan partai yang paling sesuai dengan keinginan mereka yang mendorong mereka kembali mendukung kandidat yang diusung partai tersebut. Ganjar sendiri juga telah melakukan “kampanye” melalui kegiatannya yang selalu disorot setelah dia diumumkan sebagai bakal capres mendatang.

Elektabilitas Ganjar Pranowo Dipertanyakan

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah melakukan survei random digit dialing (RDD) mengenai elektabilitas Ganjar sebagai salah satu politisi dan calon presiden yang menolak kedatangan Israel sehingga menggagalkan kesempatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Dilansir dari Kompas.com, pengamat politik dari SMRC, Saidiman Ahmad, mengatakan bahwa gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 mempunyai pengaruh terhadap elektabilitas bakal Capres Ganjar Pranowo, tetapi pengaruhnya terbatas dan temporer. 

Ilustrasi 2: Trend Pilihan Presiden (Terbuka)

Pada survei terbuka menunjukkan tren penurunan dalam seminggu pertama yaitu turun sebesar 3,2% suara setelah pernyataan Ganjar atas penolakannya pada 31 Maret 2023 dari 16.2% menjadi 13.0%, tetapi kembali naik untuk seminggu kedua sehingga suara untuk Ganjar seakan tidak berubah dari sebelum Maret 2023 yaitu sebesar 3.5% menjadi 16.5% atau dapat dikatakan stagnan. Tren tersebut diikuti dengan elektabilitas calon lainnya yaitu Prabowo Subianto. Penurunan suara Ganjar bersamaan dengan kenaikan suara Prabowo. Awalnya Ganjar yang menang telak dari Prabowo dapat diputarbalikkan dalam seminggu. Namun, kedua persaingan sengit kembali pada minggu kedua April 2023.

Akhir Kata

Politisasi dunia olahraga tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi preferensi bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin jika dilihat dari survei yang telah dibuat SMRC. Masyarakat, pada akhirnya, tetap memilih berdasarkan perasaan awal mereka terhadap calon pemimpin. Namun, dapatkah nantinya perasaan mereka akan tetap konsisten. Beberapa bakal calon presiden sudah mulai mencuat namanya ke permukaan. Setidaknya, saat tulisan ini dibuat, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan telah melangkahkan kakinya dalam pilpres mendatang. Politisasi Piala Dunia U-20 yang melibatkan salah satu nama bakal calon, berimbas pada turunnya elektabilitas. tetapi sepertinya tidak akan berlangsung lama. Iklim politik 2024 akan menjadi semakin dinamis, apalagi, sudah sejak lama politik dan olahraga bercampur-aduk. Konsistensi dalam pembelaan terhadap kemerdekaan Palestina dan fleksibilitas dalam membuat aturan yang menguntungkan banyak pihak dapat menjadi diskusi menarik yang menguntungkan Indonesia di masa mendatang.

Refrensi

[1] Asia Sanjaya, Yefta Christopherus. “Kilas Balik Indonesia Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Yang Kini Terancam Batal Halaman All.” KOMPAS.com, 27 Mar. 2023, www.kompas.com/tren/read/2023/03/27/190000265/kilas-balik-indonesia-ditunjuk-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u-20-yang-kini?page=all. Accessed 9 May 2023.

[2] HADI, MUHAMMAD SAMSUL. “Isu Palestina-Israel Dan Politisasi Piala Dunia U-20.” Kompas.id, 3 Apr. 2023, www.kompas.id/baca/internasional/2023/04/03/isu-palestina-israel-dan-politisasi-piala-dunia-u-20. Accessed 9 May 2023.

[3] Yahya, Ahmad Nasrudin. “Deretan Pejabat Hingga Partai Politik Yang Menolak Israel Di Piala Dunia U-20.” KOMPAS.com, 29 Mar. 2023, nasional.kompas.com/read/2023/03/30/05150071/deretan-pejabat-hingga-partai-politik-yang-menolak-israel-di-piala-dunia-u. Accessed 9 May 2023.

[4] Ibrahim, Amien Nulloh. “Biodata Zuhair al Shun, Dubes Palestina Yang Setuju Israel Main Bola Di Indonesia.” SINDOnews.com, SINDOnews.com, 27 Mar. 2023, international.sindonews.com/read/1057097/45/biodata-zuhair-al-shun-dubes-palestina-yang-setuju-israel-main-bola-di-indonesia-1679900604. Accessed 10 May 2023.

[5] Sakti, Rangga Eka. “Sepak Bola Dan Politik, Bisakah Dipisahkan?” Kompas.id, 3 Apr. 2023, www.kompas.id/baca/riset/2023/04/02/sepak-bola-dan-politik-bisakah-dipisahkan. Accessed 10 May 2023.

[6] Farisa, Fitria Chusna. “Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Polemik Timnas Israel Di Piala Dunia U20.” KOMPAS.com, 28 Mar. 2023, nasional.kompas.com/read/2023/03/28/20522921/pernyataan-lengkap-jokowi-soal-polemik-timnas-israel-di-piala-dunia-u20. Accessed 10 May 2023.

[Ilustrasi 1] Saiful Mujani Research & Consulting “Tren Elektabilitas Partai Pasca Keputusan Calon Presiden PDIP di Kalangan Pemilih Kritis” https://saifulmujani.com/tren-elektabilitas-partai-pasca-keputusan-calon-presiden-pdip-di-kalangan-pemilih-kritis/

[Ilustrasi 2] Saiful Mujani Research & Consulting “Trend Elektabilitias Capres” https://saifulmujani.com/trend-elektablitas-capres/

[Ilustrasi Gambar] oleh Gregory Timothy Ibrahim