Musyawarah Nasional (Munas) Aliansi BEM Seluruh Indonesia XIV yang diselenggarakan hari Minggu lalu (28/3) menimbulkan keributan akibat keputusan panitia kegiatan membatasi jumlah peserta yang dapat hadir secara sepihak. Hal ini menyebabkan 132 perguruan tinggi memutuskan untuk melakukan walk-out. Keputusan walk-out tersebut menyebabkan munculnya dua fraksi dalam tubuh/aliansi BEM SI, dengan pihak musyawarah nasional menunjuk BEM Universitas Riau sebagai Koordinator Pusat sedangkan pihak walk-out menentukan BEM Universitas Negeri Semarang sebagai Koordinator Pusat.
Dugaan Keganjilan Munas BEM SI XIV
Setiap tahunnya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyelenggarakan Munas dengan tujuan melakukan silaturahmi antar perwakilan anggota perguruan tinggi yang menjadi bagian dari aliansi. Selain itu, Munas juga diadakan dalam rangka menentukan Koordinator Pusat untuk satu tahun periode kepengurusan selanjutnya. Pada tahun 2021 ini, Munas memasuki pelaksanaan ke-14. Munas BEM SI XIV mulanya diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2021, bertempat di Padang, Sumatera Barat dengan BEM Universitas Andalas sebagai tuan rumah.
Kendati demikian, dugaan maladministrasi sudah mulai terjadi tujuh hari sebelum hari-H acara. Secara mendadak, panitia Munas menetapkan batas (kuota) peserta sebanyak 150 perguruan tinggi. Masalah administrasi ini juga diakui oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (BEM UB), Muhammad Farhan Azis, “Tidak bisa (administrasi menjadi penghalang) karena Munas merupakan acara yang sakral sehingga persyaratan administrasi seharusnya tidak menjadi persyaratan yang saklek ‘mutlak’. Hal tersebut dikarenakan keanggotaannya bersifat aliansi sehingga semua orang diperlukan untuk berpartisipasi” ucap Farhan pada wawancara Jumat (2/4) lalu dengan Economica melalui fitur direct message Instagram. Diketahui bahwa, pihak BEM UB merupakan salah satu perguruan tinggi yang dihitung tidak dapat hadir akibat masalah administrasi.
Farhan juga menambahkan BEM UB juga terhambat proses administrasi Munas dikarenakan berbagai faktor, “UB saat itu sedang transisi yang mana dari 2020 ke 2021 sehingga pribadi melihat sepertinya harus tahun 2021 saja yang berangkat. Sehingga kalau case-nya UB itu bisa dikatakan memang telat, namun perlu digarisbawahi bahwa telat dalam waktu 5 menit dan itu juga karena faktor finansial’. Kendati demikian, BEM UB tetap tidak diizinkan mengikuti proses Munas dikarenakan terlambat hadir ke lokasi. Farhan beranggapan bahwa seharusnya administrasi bukan menjadi masalah karena BEM SI merupakan sebuah aliansi yang segala keputusan sifatnya seharusnya bottom-up. Walaupun ada masalah administratif, pihak BEM UB memutuskan untuk tetap mengirim perwakilan ke Padang dengan tujuan mendapatkan jawaban langsung dari panitia dan Koordinator Pusat BEM SI.
Selain itu, upaya Farhan mengikutkan BEM UB pelaksanaan Munas tahun ini disambut dengan jajaran BEM SI yang tidak responsif, “Sampai tidak ada kabar, aku merasa kalau misalkan teman-teman panitia punya landasan yang kuat mengenai kenapa kebijakannya seperti ini, mari kita berdiskusi, menunjukkan mana yang benar mana yang kurang tepat seperti itu. Namun kan ketika tidak dijawab ada penghindaran disini dan juga tidak ada transparansi dari panitia, oleh karena itu aku menggugat tuh lewat sosial media. Nah di situ tidak ada jawaban sampai hari-H munas, hari pertama, hari minggu. Karena merasa, ini adalah aliansi, bukan organisasi yang terkomando, aku merasa dicederai legitimasinya sebagai BEM universitas yang mana menjadi bagian dari BEM SI namun tidak bisa ikut munas tahun ini.” Farhan juga menambahkan bahwa ia menyayangkan pihak BEM SI yang tidak berani menjawab pertanyaannya, “Di media mereka melancarkan statement, tapi tidak berani membalas chat saya yang di personal maupun di grup.”
Walk Out dan Pecahnya BEM SI?
Dilansir dari Press Release Walk Out BEM SI, pada hari pelaksanaan forum berbagai perguruan tinggi dilarang untuk ikut dan masuk ke dalam forum oleh panitia dengan alasan registrasi. Panitia tetap bersikeras melarang berbagai perguruan tinggi untuk masuk bahkan setelah berkoordinasi dengan koordinator wilayah masing-masing. Panitia berdalih kebijakan mereka berdasarkan hak prerogatif yang dimiliki oleh panitia serta protokol kesehatan yang perlu dijaga.
“Pada faktanya, terdapat banyak kursi kosong di dalam Auditorium yang seharusnya dapat diisi oleh peserta. Lalu, terdapat banyak panitia yang berada di dalam Auditorium yang kemudian “seharusnya” dapat ditukar untuk para peserta jika memang alasannya adalah pembatasan orang di dalam ruangan” dikutip dari Press Release Walk Out BEM SI. Kondisi semakin keruh ketika panitia menolak membuka data administratif dan absensi hadir sebagai bentuk transparansi. Setelah Pengurus Inti (PI) BEM SI 2020 melakukan komunikasi dengan panitia dan tidak dihiraukan, 132 dari total 168 Perguruan Tinggi yang hadir memutuskan untuk melakukan aksi walk-out dari pelaksanaan Munas BEM SI XIV, lalu mengadakan Munas tandingan yang diselenggarakan di Asrama Haji, Padang sebagai bentuk penolakan Munas yang diselenggarakan oleh panitia Munas BEM SI XIV di Universitas Andalas.
Selanjutnya pada hari Senin (2/4), panitia Munas BEM SI XIV mengeluarkan pernyataan publik yang memilih Nofrian Fadil Akbar dari Universitas Riau (UNRI) sebagai Koordinator Pusat BEM SI 2021. Tepat sehari berselang, pada hari Selasa (3/4) 132 perguruan tinggi mengeluarkan hasil Munas tandingan yang memilih Wahyu Suryono Pratama dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagai Koordinator Pusat BEM SI 2021. Dilansir dari Tirto, Wahyu Suryono menyatakan, penunjukan Unnes sebagai Korpus BEM SI 2021 sah secara administratif maupun keanggotaan BEM SI. Ia menolak secara tegas Munas versi yang diadakan di Universitas Andalas.
Editor: Nismara Paramayoga, Tahtia Sazwara
Ilustrasi: Chory (@chorry99)
Economica telah berusaha menghubungi Panitia Munas dan Remy Hastian selaku Koordinator Pusat BEM SI 2020. Namun hingga artikel ini diterbitkan, Panitia Munas menolak untuk memberikan keterangan dan Economica belum menerima jawaban dari Remy Hastian.
Discussion about this post