Aksi 2 Mei: Biaya Pendidikan Mahasiswa, Bagaimana?

0
145

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!” Seruan tersebut mengawali aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan di Lapangan Rotunda Universitas Indonesia (UI) pada Kamis, 2 Mei 2019 pada pukul 14.30 oleh aliansi isu pendidikan tinggi. Aliansi ini terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI bersama perwakilan dari BEM Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas Psikologi, Fakultas Farmasi, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Komputer, serta Vokasi. Aksi ini dilaksanakan dalam rangka menolak penetapan Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 9 tahun 2019 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa non-S1 Reguler dan Vokasi Universitas Indonesia angkatan akademis 2019/2020. Dalam aksi ini, aliansi bersama membentuk formasi tanda tanya dan menyuarakan jargon aksi, “Biaya Pendidikan? Masa Mahasiswa Mulu!”

Aksi diawali dengan parade bersama dengan berjalan dari Fakultas Hukum UI sampai ke Lapangan Rotunda sejak pukul 13.30. Aksi ini menyuarakan isu yang telah dimufakatkan sebelumnya pada pertemuan yang diikuti oleh aliansi isu pendidikan tinggi pada Senin, 30 April 2019 di Pelataran Gedung F Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI. Narasi aksi ini didominasi penolakan pembebanan biaya kuliah yang berlebihan kepada mahasiswa serta menuntut Rektor untuk menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menetapkan biaya pendidikan.

Pemilihan waktu pelaksanaan aksi ini mempertimbangkan momentum hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei. Masing-masing perwakilan dari BEM Fakultas yang tergabung dalam aliansi isu pendidikan tinggi menyampaikan orasi dan penampilan mereka untuk menyuarakan aspirasi terkait masalah kenaikan biaya pendidikan terhadap hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkeadilan.

Orasi yang dikemukakan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Fajar Adi Nugroho, menyatakan bahwa keputusan kenaikan biaya kuliah ini seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai objek yang dikenai keputusan tersebut. Ia juga mengemukakan bahwa asas inklusivitas yang tidak berjalan seperti seharusnya, dimana hal ini membuat pendidikan tinggi menjadi keistimewaan bagi beberapa orang.

Masalah ketidakterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusan ini juga disampaikan oleh Manik Marganamahendra, Ketua BEM UI, sebagai titik berat dari aksi yang dilakukan. Duduk persoalannya bukanlah berapa kenaikan biaya pendidikan, namun kurangnya transparansi prosedural yang dilakukan oleh Rektorat dalam penyampaian kebijakan. Seharusnya, kebijakan semacam ini melibatkan mahasiswa sehingga alasan dan tujuannya dipahami semua pihak yang terlibat.

Ia juga menambahkan, sebagai Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum, UI memiliki pos-pos pendapatan lain yang dapat dioptimalkan seperti ventura sehingga biaya pendidikan tidak lagi dibebankan pada mahasiswa terus-menerus. “Dalam jangka panjangnya, kami sangat berharap UI dapat memetakan pos-pos pendapatannya sehingga tidak terus menerus membebankan mahasiswa.”

 

 

 

Kontributor: Sheila Firda, Rahma Kesuma

Editor: Vibi Larassati

LEAVE A REPLY