Kopdar BEM UI: Mengapa Biaya Kuliah Naik?

0
182

Pada hari Selasa, 23 April 2019, pukul 16.00, BEM UI mengadakan Kopi Darat (Kopdar) dengan tema “Kenaikan Biaya Kuliah” di Teater Kolam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Acara ini merupakan kelanjutan dari acara Sospolnet Terbuka yang juga menelaah topik tersebut dan telah diselenggarakan pada Jumat, 29 Maret 2019 lalu. Forum ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan uang pangkal bagi mahasiswa Non-S1 Reguler yang telah diterbitkan dalam Surat Keputusan (SK) Rektor nomor 9 tahun 2019. Pihak BEM UI mengundang Althof Endawansa (MWA UI 2019) dan M. Ridha Intifadha (Wakil Kepala Bidang Kajian Kebijakan BK MWA UM 2013) sebagai pemateri diskusi forum ini. Jalannya diskusi dimoderatori oleh Salman Al Fathan (Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2019).

Diskusi dibuka dengan sebuah pertanyaan dari Ridha, “Apakah faktor ekonomi menjadi faktor paling signifikan bagi aksesibilitas calon mahasiswa yang ingin masuk perguruan tinggi?” Menurutnya, faktor ekonomi bukanlah salah satu faktor utama bagi seorang mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya, melainkan faktor akademis. Tingkat aksesibilitas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terutama Universitas Indonesia tidak jauh beda dari tahap pendidikan di bawahnya. Namun demikian, nyatanya faktor ekonomi tetap menimbulkan masalah setelah mahasiswa berkuliah di UI.

Untuk menyelidiki alasan pihak Rektorat mengambil keputusan penaikan BOP, Ridha memaparkan perhitungan-perhitungan yang menentukan nominal biaya kuliah. Salah satu di antaranya adalah pendapatan UI di luar pembayaran mahasiswa, yaitu yang berasal dari pemerintah, ventura, dan donasi secara cuma-cuma. “UI harus mampu memperlihatkan konsep tidak ambil untung, jadi BOP itu dihitung dari sisa uang yang dibutuhkan untuk menutupi biaya operasional,” ucap Ridha. Dari tahun ke tahun, selalu ada peningkatan pengeluaran karena pembukaan kelas atau program baru. Menurut Laporan Keuangan UI tahun 2019, UI sedang mengalami defisit sejumlah 900 miliar rupiah. Defisit inilah yang menjadi salah satu alasan utama BOP perlu dinaikkan.

Ridha sempat menyinggung keresahannya tentang apakah kenaikan biaya ini benar-benar dialokasikan dengan benar. Ia mengatakan bahwa jika pihak UI menyatakan bahwa BOP digunakan sepenuhnya untuk kepentingan operasional, seharusnya fasilitas dan layanan mahasiswa juga ditingkatkan kualitasnya sebanding dengan biayanya. “UI memang memiliki banyak fasilitas, tapi tidak semuanya efektif. Contohnya adalah koleksi jurnal UI dan SCELE UI yang jarang digunakan mahasiswa, website UI yang sering down pada saat SIAK war (registrasi pemilihan kelas –red), dan lain-lain,” tutur Ridha.

Setelah Ridha mengutarakan pendapatnya, Althof membahas tentang transparansi kinerja pihak rektorat yang sering menjadi isu kredibilitas UI. Ia mengungkapkan bahwa UI hanya akan mengambil keputusan jika sudah disetujui oleh dua per tiga dari seluruh anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI, dan kalau ada persoalan yang membutuhkan beberapa sudut pandang, rapat hanya akan dilaksanakan jika enam dari delapan mahasiswa anggota MWA UI bisa mengikutinya. “Mengenai kenaikan BOP ini, tentu sudah dengan diskusi dan persetujuan MWA UI,” ujar Althof. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa setiap keputusan yang dibuat pihak rektorat adalah dampak dari kebijakan lima tahunan yang didalami oleh calon-calon rektor sebelum menduduki jabatan sah di rektorat.

Di penghujung forum Kopi Darat ini, kedua pembicara menyatakan bahwa walaupun banyak mahasiswa yang kurang puas dengan keputusan tersebut, penaikan biaya kuliah sudah sah dan tidak bisa diganggu gugat. “Semua orang punya konsep ideal yang berbeda-beda mengenai bagaimana UI harus mengelola keuangannya,” tutup Ridha.

 

 

Kontributor: Dhea Monica, Rehulina Aglalia

Editor: Vibi Larassati

 

LEAVE A REPLY