[KAJIAN ONLINE] Menyibak Hiruk Pikuk Krisis Pengungsi di Eropa

0
174
pengungsi eropa

Dalam dekade terakhir, negara-negara yang tergabung dalam kesatuan Uni Eropa sedang gencar-gencarnya menerima banyak pendatang baru melalui program imigrasi dan penerimaan penduduk pendatang (refugees). Sebagai contoh, pada tahun 2017, jumlah total kedatangan masyarakat non-Eropa yang disebut sebagai pencari tempat tinggal (asylum seekers) di Jerman telah mencapai angka 222.560 jiwa, dan untuk akumulasi seluruh negara di Uni Eropa pada tahun yang sama jumlah kedatangan jatuh pada angka 705.705 jiwa[1]. Kedatangan tersebut merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan,terutama bagi para pengambil kebijakan sentral di Eropa. Jeremy Corbyn, Ketua Umum Partai Buruh di Britania Raya menyatakan bahwa hari paskah pada Minggu (21/3) perlu memberikan suatu nilai yang positif berupa kenyamanan untuk menyambut kedatangan masyarakat non-Eropa tersebut dan menjadi salah satu nilai yang harus dikembangkan dalam bermasyarakat. “Kedatangan mereka merupakan tes moral bagi kita, dan Yesus sangat menghormati para pengungsi” tegas Corbyn[2].

Kedatangan masyarakat non-Eropa tersebut disebabkan oleh banyak hal; salah satunya adalah konflik yang sedang berlangsungdi Timur Tengah[3]. Periode yang penuh dengan perang saudara di Timur Tengah (Perang Saudara Suriah, Konflik Irak, Perang Saudara Yaman, Pemberontakan Taliban di Afghanistan) mengakibatkan kehancuran kolateral seperti runtuhnya bangunan dan infrastruktur publik sehingga menimbulkan instabilitas sosial dan ekonomi dalam negeri. Hal tersebut kemudian mendorong perpindahan penduduk secara massal menuju benua Eropa. Sebagai tuan rumah, negara-negara Eropa menyambut dengan hangat para pendatang tersebut, terlebih dalam rangka menunjukkan rasa empati dan humanisme[4]. Kedatangan penduduk dari luar Eropa tersebut baik secara legal melalui proses imigrasiataupun sebagai aksi empatis dalam mengayomi penduduk pasca perang sejalan lurus dengan agenda politik Eropa yang berbasis pada ideologi populisme kiri yang sedang menguat pada permukaan politik Eropa pada era 2010-an[5]. Secara mayoritas, awal mula kedatangan para imigran serta penduduk pendatang (refugees) disambut dengan baik oleh masyarakat Eropa[6]. Namun seiring berjalannya waktu, pandangan positif tersebut kian bergeser kearah ketakutan dan segregasi terhadap para refugee.

Kini, sifat xenophobia, fear-mongering (penjualan ketakutan), dan rasisme telah mendarah daging pada sebagian besar masyarakat Eropa[7]. Bukan merupakan sebuah berita yang baru bahwa tingkat kriminalitas di Eropa meningkat drastis terutama dalam bidang pelecehan seksual yang pelakunya berasal dari masyarakat non-Eropa. Negara-negara seperti Jerman dan Swedia merupakan contoh dari peningkatan drastis tindak pelecehan seksual yang dilakukanoleh masyarakat non-Eropa[8]. Prevalensi kasus tersebut menumbuhkan mentalitas xenophobicterutama kepada masyarakat Eropa yang belum maupun sudah terkena imbas dari peningkatan angka kriminalitas tersebut. Angka ini sangat mempengaruhi kondisi politik di Eropa, terutama bagaimana politik-politik aliran kanan yang beraliran anti-imigrasi mengambil alih rezim kekuasaan dari beberapa negara-negara di Eropa, terutama di Swedia[24]. Keputusan dari Britania Raya untuk melepaskan diri dari bagian Uni Eropa juga merupakan salah satu akibat dari politik imigrasi tersebut[9]. Kedatangan-kedatangan masyarakat asing di Eropa dianggap memakan biaya yang tinggi,serta justru memicu konflik seperti peningkatan angka kriminalitas. Mengapa demikian?

Distingsi Antara Migrandan Pengungsi

Perlu diketahui bahwa seringkali terdapat miskonsepsi antara migrandan pengungsi, terlebih masyarakat Eropa yang sering menyamakan antar keduanya akibat telah terpengaruhmentalitas xenofobik dan fear-mongering. Mentalitas xenofobik merupakan wujud dari kekhawatiran atas masyarakat asing yang datang, khawatir bahwa mereka dapat sewaktu-waktu mengambil pekerjaan mereka hingga memperburuk nasib negara mereka. Sementara mentalitas fear-mongering merupakan mentalitas yang menyebarkan rasa takut dan kekhawatiran dari xenofobik tersebut kepada masyarakat asli Eropa (native)[10].

Definisi migran atau penduduk yang melakukan migrasi adalah penduduk yang meninggalkan negara asal mereka dan memilih untuk tinggal di negara baru dalam rangka mencari kehidupan yang baru[11]. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang migran apabila mereka merupakan penduduk asing yang mendapat izin dari pemerintahan negara asal melalui sebuah visaatau izin tertentu. Dengan visa, migran mendapat hak serta perlindungan hukum dari negara baru untuk bertempat tinggal dan memperoleh pekerjaan. Namun perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan kasus apabila terdapat penduduk asing dari negara lain tanpa sebuah dokumen, visaatau izin dari pemerintahan negara asal datang ke negara baru yang disebut sebagai imigran ilegal.

Sementara seorang pengungsi merupakan seorang penduduk yang meninggalkan negara asalnya sebagai akibat dari perang, persekusi, maupun bencana alam. Status dari seorang pengungsi didefinisikan menurut hukum internasional, terutama melalui badan PBB yaitu UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)[12]. Seorang pengungsi memperoleh hak yang dikuatkan oleh hukum internasional untuk memperoleh tempat yang aman dan jauh dari persekusi maupun ancaman-ancaman lainnya. Tiap-tiap negara bertanggung jawab atas perlindungan terhadap para pengungsi tersebut. Para pengungsi dapat disebut juga sebagai seorang asylum seeker(pencari tempat tinggal). Para pencara tempat tinggal tersebut tidak semestinya merupakan seorang pengungsi, namun seorang pengungsi otomatis merupakan seorang pencari tempat tinggal.

Kedua terminologi dapat disamakan sebagai seorang penduduk yang berpindah negara, namun perbedaannya terletak pada sebab maupun badan hukum yang mengekang keberadaan mereka dalam negara tersebut. Migrasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor ekonomi dimana para migran mencoba untuk mencari pekerjaan di negara barunya. Sementara pengungsi merupakan penduduk yang berpindah karena adanya suatu peristiwa dalam negara asal mereka sehingga mereka “terpaksa” melakukan perpindahan ke negara lain demi bertahan hidup. Migran berpindah atas kemauannya sendiri tanpa keterpaksaan sehingga dalam prosesnya mereka memiliki kesiapan dalam hal ekonomi dan telah melakukan cultural learningdari negara yang akan dituju. Sedangkan para pengungsi yang melakukan perpindahan jumlahnya cukup masif dan memenuhi jalan-jalan raya hingga pemukiman dan menetap pada suatu daerah untuk sementara waktu sembari menunggu hasil tes kelayakan untuk pemberian tempat tinggal. Tempat tinggal yang diberikan pun cukup jauh dari pemukiman besar dan seringkali terdiri dari pemukiman yang sangat jauh dari akses fasilitas publik (sekolah, taman kota, pekerjaan).

Dublin Regulation dan Kegagalan Sistem CEAS

Dalam rangka mengatur efisiensi dan efektivitas aliran pengungsi di Eropa, Uni Eropa mencanangkan sebuah sistem yang mengatur standar hukum bagi para pengungsi yang disebut sebagai CEAS. Kebijakan tersebut mengatur perlingungan HAM terhadap para pengungsi serta standar minimal yang dibutuhkan oleh pengungsi dalam mencoba mengaplikasikan tempat tinggal di negara barunya. Akan tetapi, implementasi dari CEAS sendiri sangatlah beragam di Uni Eropa[13]. Banyak negara melakukan tindakan yang dianggap tidak adil sehingga mengakibatkan hasil yang berbeda-beda di tiap negara terkait dengan sistem pengungsian yang bervariasi.

Hal tersebut didukung dengan adanya Dublin Regulation  dalam CEAS dimana negara-negara Uni Eropa dapat menolak keberadaan pengungsi di negara mereka untuk kemudian dikembalikan pada negara awal ketika pengungsi tersebut tiba di Uni Eropa selama negara tersebut memiliki sistem pengungsian yang efektif[14]. Kebijakan ini meningkatkan keuntungan bagi para negara Eropa bagian utara dimana mereka dapat menolak penerimaan pengungsi baru dan pada akhirnya membebani negara Eropa bagian selatan. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan pengungsi datang dari Afrika dan Timur Tengah yang merupakan bagian selatan dari benua Eropa sehingga mereka tentunya melewati terlebih dahulu negara bagian selatan. Hal tersebut tidak bermasalah apabila negara selatan memiliki sistem pengungsian yang baik, namun sayangnya tidak. Terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Yunani pada tahun 2011 dimana pengungsi yang berasal dari Afghanistan mengalami detensi dan lingkungan hidup yang buruk[15].

Contoh kasus dari Yunani tersebut merupakan salah satu yang menunjukkan implementasi CEAS yang buruk, dan kasus ini tidak hanya terjadi di Yunani melainkan hampir seluruh pengungsi di negara Uni Eropa contohnya apa yang terjadi di Irlandia, Denmark, dan Jerman. Di Irlandia dan Denmark, para pengungsi tidak diperbolehkan untuk mendapati pekerjaan yang digaji, dan anak-anak hanya boleh mengikuti pendidikan tingkat primer dan sekunder tanpa melanjutkannya[16]. Yang dimaksud dalam pendidikan tingkat primer ini adalah Sekolah Dasar sedangkan tingkat sekunder adalah Sekolah Menengah. Hal tersebut menimbulkan inkompetensi dari para penngungsi untuk melamar pekerjaan yang layak karena adanya batasan dalam mengenyam pendidikan. Selain itu, di Irlandia terdapat sistem batasan untuk  para pengungsi yang tinggal yang disebut sebagai Direct Provision. Direct Provision merupakan sebuah sistem di Irlandia yang membatasi pengungsi untuk tinggal selama enam bulan dalam penyeleksiannya dalam meminimalisir tingkat kedatangan para pengungsi. Di Jerman, pekerjaan hanya dapat diperoleh oleh penduduk dengan kemampuan berbahasa Jerman minimal di tingkat B2 atau C1 dimana para pengungsi tidak memiliki akses untuk mempelajari bahasa tersebut[17]. Dengan keterbatasan tersebut, para pengungsi tidak memiliki ruang maupun kesempatan untukberintegrasi dengan baik, sehingga masalah-masalah sosial akan kerap kali muncul dalam negara yang bersangkutan.

Kegagalan Integrasi dan Masalah yang Ditimbulkan

Dengan implementasi sistem CEAS yang gagal dan membatasi ruang para pengungsi dalam berintegrasi, timbul lah masalah-masalah sosial bagi negara-negara Uni Eropa. Masalah tersebut meliputi kemiskinan, pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas, inequality, dan kekerasan. Keberadaan para pengungsi di suatu negara akan berkontribusi dalam peningkatan populasi yang tidak memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan, dan kehidupan yang layak sehingga meningkatkan angka kemiskinan di negara tersebut. Namun, dalam kasus di Uni Eropa, tingkat kemiskinan justru menurun; namun, tingkat kesenjangan semakin meningkat terutama di daerah-daerah yang ditinggali oleh para pengungsi. Pengangguran di daerah Tensta di Swedia meliputi 53% , dan kelompok yang bekerja (47%) hanya mendapat upah setara dengan U$11.000 per tahun[18]. Meskipun Swedia tidak menerapkan upah minimum, gaji sebesar U$11000 per tahun masih sangat dibawah rata-rata gaji masyarakat Swedia pada umumnya yaitu U$ 38.125,40.

Selain itu, angka kriminalitas mengalami peningkatan yang cukup tajam. Perancis, Jerman dan Swedia merupakan tiga negara di Uni Eropa dengan tingkat kriminalitas berupa pelecehan seksual tertinggi dibandingkan negara Uni Eropa lainnya[19], dengan pelaku mayoritas merupakan masyarakat non-Eropa. Kekerasan publik juga meningkat, dapat ditunjukkan melalui eksistensi daerah no-go-zonesdi Swedia yang titiknya semakin menyebarluas[20]. Daerah tersebut merupakan daerah yang tidak dapat dilintasi kendaraan pada umumnya karena seringkali terjadi tindakan-tindakan unjuk rasa massal berupa pembakaran hingga aksi-aksi protes yang seringkali menimbulkan kerusakan infrastruktur disekitarnya. Seiring perkembangannya, pihak pemerintah berusaha mengendalikan daerah-daerah tersebut melalui aparat penegak hukum polisi untuk melakukan pengamanan berupa patroli secara berkala.

Pandangan Masyarakat Eropa Terhadap Pengungsi

Menurut data penelitian yang diambil dari European Social Surveypada tahun 2017, menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Eropa terhadap masyarakat pendatang baik para imigran dan pengungsi. Dengan mengambil sampel sebesar 18000 jiwa dari 28 negara dan menggunakan sistem random samplingditemukan bahwa pandangan masyarakat eropa terhadap masyarakat pendatang sangat ditentukan oleh sifat psikologi fundamental dan keberagaman dalam negara[21]. Variabel-variabel seperti pendidikan, nasionalisme, supremasi budaya, dan kepentingan politik justru tidak memberikan efek langsung terhadap sifat masyarakat Eropa terhadap para pendatang. Penelitian menunjukkan  bahwa negara dengan keberagaman etnis yang tinggi seperti Britania Raya dan Jerman memiliki sifat pro imigrasi yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya.

Dengan kebangkitan terorisme, protes, unjuk rasa, maupun kekerasan yang terjadi pada dataran Eropa saat ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah pandangan negatif terhadap masyarakat pendatang. Namun, penelitian dari sumber yang sama menunjukkan bahwa opini publik terhadap para imigran dan pengungsi mayoritas masih belum menunjukkan kontra terhadap imigrasi. Mayoritas 60% opini publik masih mendukung adanya politik imigrasi[22]. Akan tetapi, polarisasi pandangan masyarakat mulai berkembang terutama oleh faktor usia, pendidikan, keturunan migran, maupun kelas sosial. Masyarakat usia muda dengan kelas menengah lebih positif memandang para pendatang dibandingkan usia tua dan kelas pekerja. Polarisasi tersebut kemudian berkembang hingga pada akhirnya merefleksikan diskursus politik Eropa saat ini, yaitu pihak yang pro imigrasi atau anti imigrasi. Hal tersebut juga berlaku bagi para pengungsi mengingat masyarakat masih melihat kedua hal tersebut merupakan hal yang serupa.

Perihal terkait dengan resistensi terhadap pengungsi, para masyarakat Eropa mau menerima apabila tiap-tiap negara memperoleh jumlah pengungsi yang proporsional dan adil sesuai dengan kapasitas tiap-tiap negara yang bersangkutan[23]. Mereka menilai bahwa sistem yang diterapkan oleh Common European Asylum System(CEAS) tidak adil dalam mendistribusikan pengungsi dan oleh karena itu hanya beberapa negara yang memikul beban berat dari kedatangan para pengungsi. Sekitar 72 % responden mendukung atas reformasi sistem pengungsi tersebut, namun ketika ditunjukkan hasil dari pemberian pengungsi yang adil kepada responden menunjukkan bahwa mereka mengurangi jumlah dukungan atas reformasi tersebut sehingga hanya menjadi 56%. Hal ini tercermin pada kebijakan sebelumnya yaitu Dublin Regulationdan sistematika penerimaan pengungsi yang hanya diberikan akses minimal oleh tiap-tiap negara di Uni Eropa yang menerima para pengungsi tersebut yaitu sandang, pangan dan papan.

Kesimpulan

Pada akhirnya, dengan pandangan masyarakat Uni Eropa yang terpolarisasi disertai dengan kegagalan implementasi sistem yang sama antar tiap negara, harapan dari masyarakat pengungsi untuk segera memperoleh penghidupan yang aman dan layak serta mengintegrasikan diri mereka telah sirna. Implementasi yang dilakukan secara minimal dan hanya dapat mengakomodasi akses yang sangat terbatas untuk para pengungsi menunjukkan bahwa negara-negara Uni Eropa belum memiliki apa yang disebut sebagai sifat empati yang murni. Tindakan-tindakan yang dilakukan hanyalah memuaskan permintaan dari masyarakat yang pro akan masyarakat pendatang tanpa mendulangi kebijakan tersebut lebih lanjut. Pada akhirnya, masalah-masalah baru justru bermunculan dan justru memperkuat posisi masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap para masyarakat pendatang untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap keburukan dari penerimaan pengungsi di negara mereka.

Pemberian akses terhadap sekolah publik, taman kota, maupun pekerjaan dengan level menengah kebawah dapat meningkatkan integrasi antara masyarakat pengungsi dengan masyarakat Uni Eropa. Hal inilah yang jarang sekali disuarakan dan bahkan diprotes oleh sebagian masyarakat Uni Eropa karena kesempatan bagi mereka akan lebih menipis dalam memperoleh akses tersebut. Hal tersebut sungguh tidak benar karena persentase angka para pengungsi dengan jumlah populasi usia kerja sangatlah sedikit. Jumlah para pengungsi di Jerman jika dibulatkan akan mendekati angka 2 juta penduduk, sedangkan jumlah populasi usia kerja di Jerman dibulatkan adalah 53 juta. Dengan penghitungan sederhana, maka persentase pengungsi terhadap jumlah seluruh usia kerja di jerman hanyalah 3.78%. Estimasi tersebut pun belum dikurangi dengan jumlah pengungsi yang tidak berada pada usia kerja. Dengan itu, para penduduk tidak merasa terancam dan integrasi dapat berjalan dengan lancar sehingga pada akhirnya permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dapat diatasi dengan perlahan hingga pada akhirnya hilang.

Kontributor: M. Daffa Nurfauzan
Editor: Miftah Rasheed Amir
Desain: Syskia Anelis

 

 

Referensi

[1]Data retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA

[2]Foster, Matt. 2019. Jeremy Corbyn says Easter should prompt fresh focus on refugee crisis. London. Politics Home. Retrieved from https://www.politicshome.com/news/uk/foreign-affairs/brexit/news/103358/jeremy-corbyn-says-easter-should-prompt-fresh-focus

[3]Specia, Megan. 2018. The Five Conflicts Driving the Bulk of the World’s Refugee Crisis. New York. New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.com/2018/06/19/world/five-conflicts-driving-refugees.html

[4]Dalder, Michael. 2018. Despite Crisis, Most Europeans still Welcome Refugees. Public Radio International. Retrieved from https://www.pri.org/stories/2018-09-19/survey-despite-crisis-most-europeans-still-welcome-refugees

[5]Worstall, Tim. 2019. The EU Causes Populism – Therefore, Lets Have More EU. Continental Telegraph. Retrieved from https://www.continentaltelegraph.com/politics/the-eu-causes-populism-therefore-lets-have-more-eu/

[6]Dalder, Michael. 2018. Despite Crisis, Most Europeans still Welcome Refugees. Public Radio International. Retrieved from https://www.pri.org/stories/2018-09-19/survey-despite-crisis-most-europeans-still-welcome-refugees

[7]Tisdall, Simon. 2018. Rise of xenophobia is fanning immigration flames in EU and US. London. The Guardian. Retrieved fromhttps://www.theguardian.com/world/2018/jun/22/as-immigration-crisis-explodes-xenophobes-gain-ground-in-eu

[8]BBC News. 2018. Sweden rape : Most convicted attackers foreign-born, says TV. Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-europe-45269764

[9]Wermuth, Stefan. 2016. How the Brexit campaign used refugees to scare voters. Public Radio International. Retrieved from https://www.pri.org/stories/2016-06-24/how-brexit-campaign-used-refugees-scare-voters

[10]Xenophobia, defined in Meriam-Webster https://www.merriam-webster.com/dictionary/xenophobia

[11]Magyar. 2018. Understanding Migration and Asylum in the European Union. Open Society Foundations. Retrieved from https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union

[12]Magyar. 2018. Understanding Migration and Asylum in the European Union. Open Society Foundations. Retrieved from https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union

 [13]Magyar. 2018. Understanding Migration and Asylum in the European Union. Open Society Foundations. Retrieved from https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/understanding-migration-and-asylum-european-union

[14]Country Responsible for Asylum Application (Dublin). Retrieved from https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en

[15]Case of Greece. Retrieved from https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-mss-v-belgium-and-greece-gc-application-no-3069609

[16]Ghosh, Padmaparna. 2018. Refugees are asked to integrate but what does that even mean?. Quartz. Retrieved from https://qz.com/1280540/refugees-are-asked-to-integrate-but-what-does-that-even-mean/

[17]Dyer, Gwynne. 2019. Rising unemployment fueling anti migrant sentiment in rich countries. The London Free Press. Retrieved from https://lfpress.com/opinion/columnists/dyer-rising-unemployment-fueling-anti-migrant-sentiment-in-rich-countries

[18]Bershidsky, Leonid. 2018. Sweden’s anti immigration wave is based on a failure to integrate. Bloomberg. Retrieved from https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-01/sweden-s-anti-immigration-wave-is-based-on-a-failure-to-integrate

[19]Bershidsky, Leonid. 2018. Sweden’s anti immigration wave is based on a failure to integrate. Bloomberg. Retrieved from https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-01/sweden-s-anti-immigration-wave-is-based-on-a-failure-to-integrate

[20]Bershidsky, Leonid. 2018. Sweden’s anti immigration wave is based on a failure to integrate. Bloomberg. Retrieved from https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-01/sweden-s-anti-immigration-wave-is-based-on-a-failure-to-integrate

[21]European Social Survey. 2017. Attitudes towards immigration in Europe : myths and realities. Retrieved from https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/IE_Handout_FINAL.pdf

[22]European Social Survey. 2017. Attitudes towards immigration in Europe : myths and realities. Retrieved from https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/IE_Handout_FINAL.pdf

[23]European Social Survey. 2017. Attitudes towards immigration in Europe : myths and realities. Retrieved from https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/IE_Handout_FINAL.pdf

[24]Calamur, Krishnadev. 2018. Why Sweden’s Far Right is on the Rise. Retrieved from https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/09/sweden-election/569500/

Kajian Online adalah program kerja rutin Divisi Kajian B.O. Economica berupa tulisan argumentatif berlandaskan keilmuan yang mengangkat dan menanggapi fenomena sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi dengan tajam, komprehensif dari sebuah sudut pandang.

LEAVE A REPLY