Diskusi Publik BEM FH UI 2019: Darurat Kekerasan Seksual di Kampus

0
108
Perguruan Tinggi dan Darurat Kekerasan Seksual

Pada hari Kamis, 11 April 2019 Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI mengadakan diskusi publik dengan topik “Perguruan Tinggi dan Darurat Kekerasan Seksual” yang berlangsung di Ruang Boedi Harsono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Pada diskusi publik tersebut berlangsung juga launching laporan BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2018 terkait Kekerasan Seksual dalam Kampus Universitas Indonesia.

Diskusi ini dihadiri oleh 4 narasumber dengan latar belakang yang berbeda-beda, yaitu Tien Handayani, S H., M.Si selaku Dosen Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fachri Salam dari perwakilan Tirto.id, Cintya Faliana dari Balairung Press, unit kegiatan mahasiswa Universitas Gajah Mada yang bergerak di ranah jurnalistik yang merupakan perwakilan Badan pers mahasiswa yang mengupas tuntas kasus  pelecehan kekerasan seksual yang terjadi di UGM oleh inisial Agni, serta Dita Shafira selaku Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI yang akan menjadi perwakilan organisasi tersebut dalam memaparkan laporan terkait kekerasan seksual dalam kampus Universitas Indonesia. Setiap narasumber memaparkan pendapat mereka sesuai dengan topik diskusi publik yaitu Perguruan Tinggi dan Darurat Kekerasan Seksual, dipimpin oleh moderator perwakilan dari MWA Universitas Indonesia 2019 yaitu Althof Endawansa.

Mengawali sesi diskusi, Althof memberikan sebuah gambaran mengenai isu pelecehan kekerasan seksual yang terjadi dimana saja bahkan di sebuah kampus. Althof mengatakan bahwa sebuah korban pelecehan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi tidak memiliki wadah untuk mengadukan apa yang ia rasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran andil yang tinggi dari pihak Perguruan Tinggi untuk hadir dan berperan aktif dalam mewujudkan iklim akademik yang aman bagi seluruh civitas.

Pada sesi pertama, Difa Shafira memaparkan  penelitian terkait kasus kekerasan seksual dalam kampus UI berdasarkan survey online yang setelah proses tersebut dilakukan wawancara terhadap responden yang bersedia untuk melakukan wawancara. Penelitian tersebut dilakukan pada November 2018 terhadap 177 responden yang didominasi oleh mahasiswa FH UI. Berdasarkan hasil survey tersebut, terdapat 22 responden yang pernah mengalami pelecehan kekerasan seksual, serta ada 45 orang yang mengetahui kasus pelecehan kekerasan seksual, dan dari responden tersebut hanya 11 responden yang melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut kepada polisi, Badan Konsultasi Mahasiswa (BKM), dll. Kemudian dari 11 responden yang melaporkan kasus pelecehan tersebut ke pihak yang berwenang ternyata hanya 3 respoden yang merasa puas akibat laporan tersebut. Faktanya sebanyak 79% orang berdasarkan penelitian tersebut tidak mengetahui harus melaporkan kepada siapa dan harus pergi kemana ketika ia tengah mengalami kasus pelecehan seksual.

Menurut Dita, diperlukan suatu mekanisme khusus yang mengakomodir kebutuhan korban dalam mengatasi kasus pelecehan seksual. Universitas Indonesia dinilai masih belum mengeluarkan suatu mekanisme tersebut yang dapat mengakomodir kebutuhan korban jika terjadi kasus pelecehan seksual. “Pihak Universitas Indonesia harus menanggapi bahwa isu ini secara serius,” ujar Dita. Pasalnya, universitas memegang peran penting dalam menciptakan suatu peraturan komprehensif terkait kasus pelecehan seksual dalam kampus yang sampai saat ini belum ditindak lanjuti. Peran mahasiswa dalam fenomena ini adalah menyadarkan pihak berwenang bahwa ini merupakan kasus yang serius.

Tien Handayani, selaku dosen FH UI memaparkan beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Kampus. Kasus pertama mengenai kasus dari dosen di FH yang pernah dinyatakan telah melakukan kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswanya. Namun, kasus tersebut baru muncul setelah 1 tahun lewat setelah kejadian pelecehan seksual terjadi. Berdasarkan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa merasa takut untuk mengungkapkan kepada publik atas apa yang menimpanya karena yang melakukan adalah dosennya. Relasi kuasa yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi inilah yang memungkinkan melakukan pelecehan seksual diantara dosen dan mahasiswanya. Tien juga mengkritik mengenai kasus pelecehan seksual yang pernah dilakukan oleh seorang profesor yang melakukan pelecehan seksual. Tindak lanjut yang dilakukan pihak rektor adalah dirilisnya surat terbuka, namun sayangnya upaya ini tidak efektif.

Memasuki sesi ketiga, Fachri Salam selaku Editor dari Tirto.id memaparkan mengenai hasil investigasinya terkait dengan laporan kekerasan seksual kolaborasi Nama Baik Kampus bersama VICE Indonesia dan The Jakarta Post. Tujuan kolaborasi ini adalah untuk mereklaim slogan ‘Seharusnya nama baik kampus itu melindungi korban, bukan menyalahkan korban atau membela pelaku’. Di sesi ini, Fachri memberikan sebuah contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di IAIN di Gorontalo pada minggu lalu. Ketika ada pers yang menulis bahwa ada kasus yang melibatkan dosennya melakukan kekerasan seksual, respon pihak kampus adalah pemecatan dosen tersebut. “Justru kampus yang tidak bernama  berani untuk melakukan hal tersebut dibanding dengan kampus yang memiliki nama,” ujar Fahri.

Cintya Faliana yang merupakan perwakilan dari Balairung Press memaparkan bagaimana kelanjutan kasus pelecehan seksual dari Mahasiswa Universitas Gajah Mada yang sempat booming beberapa waktu lalu dengan inisial bernama Agni serta keberlanjutan dari peraturan-peraturan yang ditetapkan pihak universitas. Cintya menceritakan bagaimana kronologis dari pengungkapan kasus yang terjadi terhadap inisial bernama Agni tersebut. Sejauh ini progress mengenai Agni yaitu Konseling Agni yang sampai saat ini masih berjalan.

Audiens menanggapi pemaparan dari setiap narasumber dalam sesi tanya jawab. Beberapa hal yang ditanyakan adalah stigma yang dihadapi korban, fenomena relasi kuasa, dan kasus pelecehan seksual yang menjadi korban adalah laki-laki dengan pelaku seorang laki-laki. Diskusi ditutup oleh pemaparan dari Difa yang mengatakan bahwa dukungan dalam mengatasi kekerasan seksual sesama jenis juga diperlukan. Dalam mengatasi kekerasan seksual, perlu dibuat kebijakan yang berpihak pada korban kekerasan seksual.

 

Kontributor: Amirah Hana
Editor: Vibi Larassati

LEAVE A REPLY