[EKSKLUSIF] Diskusi Publik BEM UI 2019: Kupas Tuntas Visi Misi Capres  

0
171

Pada hari Senin, 1 April 2019 telah berlangsung Diskusi Publik BEM UI 2019 dengan tema “Mengupas Tuntas Visi dan Misi Calon Presiden.” Acara dimulai pada pukul 19.30 di Fave Hotel Margonda, Depok. Diskusi publik ini diselenggarakan oleh BEM UI bekerjasama dengan Bawaslu dan KPUD Kota Depok serta unsur keamanan Polres Kota Depok. Dalam diskusi ini, timses dari masing-masing calon diberikan ruang untuk berargumen dan menyatakan pendapat atas mosi yang dibawakan oleh moderator, dalam hal ini Ketua BEM UI 2019.

Acara diawali dengan sambutan Project Officer Diskusi Publik BEM UI 2019, Bintang Mahakarya. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan rangkaian pidato “Pencerdasan dan Pandangan mengenai Pemilu 2019” oleh Kapolres Kota Depok, Didik Sugiarto, dan dari unsur pengawas yaitu Ketua KPUD Kota Depok, Nana Sobarna, dan Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini. Diskusi ini juga mendeklarasikan gerakan “Pilah Sebelum Pilih”, yang mana mengajak semua warga, khususnya UI dan sekitarnya, untuk ikut memilah segala informasi sebelum memilih calon pemimpin yang dan menjaga persaudaraan dengan pihak yang berbeda pilihan.

Diskusi publik ini terdiri dari lima babak dengan waktu menanggapi empat menit dilanjutkan saling menanggapi, dimana moderator, Manik Margamahendra, membacakan keempat mosi dan pada babak terakhir mosi disampaikan langsung oleh panelis yang merupakan perwakilan dari BEM fakultas di UI. Setelah diskusi publik empat babak, diskusi dilanjutkan dengan diskusi floor, dimana pertanyaan untuk kedua belah pihak disampaikan langsung oleh peserta diskusi.

Narasumber yang dihadirkan dalam diskusi publik ini mengundang tim sukses dari kedua pasang calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih rakyat pada 17 April 2019 nanti. Dari kubu 01, Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin, diwakilkan oleh Tim Kemenangan Nasional (TKN), yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko dan Arif Rosyid Hasan. Sedangkan dari kubu 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, diwakilkan oleh Badan Pemenangan Nasional, yang menghadirkan Faldo Maldini dan Muhammad Iqbal.

Babak pertama membahas isu kesehatan yang terdiri dari tiga bahasan utama yaitu, defisit BPJS, tingginya biaya dalam sertifikasi halal, dan cukai rokok. Dalam pemaparan kubu 01, Arif menyatakan bahwa banyak negara maju butuh waktu dalam membangun asuransi kesehatan nasional sehingga Jokowi butuh satu periode lagi untuk menuntaskan permasalahan defisit dan kekurangan BPJS, salah satunya melalui peningkatan cukai tembakau untuk menutup defisit BPJS. Pemaparan kubu 01 kemudian dibantah oleh kubu 02, Iqbal mengatakan inti permasalahan defisit BPJS terletak pada lemahnya kepemimpinan dan manajerial asuransi. Faldo juga menambahkan apabila terpilih nanti, Sandiaga Uno akan membawa ahli aktuaria Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama.  

Babak ke-2 dalam diskusi ini mengangkat tema hukum, HAM, dan bencana alam. Pokok bahasan berfokus pada permasalahan ketiadaan verifikasi pekerja kreatif untuk bidang hukum dan HAM, serta permasalahan mitigasi bencana untuk bidang bencana alam. Pasangan calon 01 melalui TKN dan pasangan calon 02 melalui BPN melihat kedua permasalahan ini dengan solusi-solusi yang dijanjikannya. TKN, dalam hal industri kreatif, akan membuat sebuah Kementerian Inovasi Digital yang menjadi perantara antar kementerian sebidang demi mendukung kesuksesan Industri 4.0, serta persiapan dana abadi untuk konten kreator sosial budaya. Sedangkan BPN lebih berfokus pada penjaminan akses faktor produksi oleh pekerja seni. Hal ini dapat dicapai melalui program-program seperti Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Ge-Krafs) OKE OCE. Dalam hal mitigasi bencana alam, TKN berjanji akan meningkatkan dana anggaran mitigasi bencana alam 2 kali lipat, sedangkan BPN akan lebih berfokus pada edukasi masyarakat atas mitigasi bencana melalui sebuah kementerian khusus.

Dilanjutkan babak ke-3, mosi yang dihadirkan untuk kedua pihak ialah mengenai pendidikan tinggi. Bahasan utama dalam babak ini yaitu isu pengelolaan dana PTN-BH dan isu kurikulum vokasi yang tidak sejalan dengan lapangan pekerjaan.  Kubu 01 memberi solusi atas masalah pengelolaan dana dengan cara Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. “Program KIP Kuliah membuka jalan untuk pendidikan masyarakat daerah,” jelas Arif dalam pemaparannya. Program lain seperti Cyber University juga sedang dikembangkan untuk menghadapi industri 4.0. Kubu 02 sendiri lebih menekankan terhadap distribusi sumber daya pengajar, seperti rotasi dosen. Dengan rotasi dosen, penyetaraan pendidikan tinggi di Indonesia akan membaik. Seluruh mahasiswa dari segala penjuru daerah pun memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. “Rantai administrasi birokrasi dalam pendidikan tinggi perlu diminimalisir,” ujar Iqbal. Apabila hal tersebut dilakukan, pendidikan tinggi di Indonesia bisa lebih fokus mempublikasikan jurnal dan riset ilmiah, yang akan menjadi acuan utama research and development.

Selanjutnya pada babak ke-4, tema yang dibahas adalah energi. Bahasan yang terkait meliputi proyeksi energi primer nasional yang dapat diterapkan dan strategi yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon. Faldo, sebagai perwakilan dari BPN, menyatakan bahwa kemajuan di Indonesia seyogyanya tidak melupakan hal-hal fundamental, yaitu keadilan dan kemakmuran. BPN menilai bahwa semasa pemerintahan sebelumnya hal tersebut diabaikan, seperti naiknya tarif dasar listrik hingga 2 kali. Kubu 02 menjanjikan distribusi energi yang merata. Selanjutnya, TKN menerangkan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan keterjangkauan sumber-sumber energi di Indonesia. Faldo  juga menambahkan, bahwa dibutuhkan research and development dan kebijakan yang kuat untuk meminimalisir mafia-mafia energi. Investasi di sektor-sektor energi juga harus ditingkatkan. TKN juga membantah pernyataan BPN terkait masalah keadilan dan kemakmuran energi, dengan penjelasan terkait keberhasilan BBM 1 Harga dan penguasaan 51% saham Freeport. “Pembangunan di era Jokowi terasa hingga ke daerah sebagai bentuk implementasi keadilan,” jelas Afif.

Setelah empat babak diskusi publik, babak ke-5 dibuka dan diisi dengan pertanyaan untuk dua pihak yang disampaikan langsung oleh para panelis dari perwakilan BEM fakultas UI. Mosi yang disampaikan berurutan mengikuti topik mosi pada empat babak sebelumnya.

Mosi pertama, tentang kesehatan, disampaikan langsung dari perwakilan BEM FKG, BEM FF dan BEM FKM. Pertanyaan yang disampaikan dikaitkan dengan defisit dan masalah manajerial BPJS, UU Jaminan Produk Halal yang menjadi hambatan dalam perkembangan obat di Indonesia dan masalah tembakau dan cukai rokok. Arif sebagai perwakilan kubu 01 menjelaskan bahwa mengenai hal tersebut, capres dan cawapres menekankan bahwa masalah BPJS sudah dalam proses penyelesaian. Sementara itu, Iqbal, sebagai perwakilan dari kubu 02 membantah pernyataan kubu 01 dengan menyatakan bahwa defisit BPJS disebabkan oleh kurangnya iuran asuransi untuk pemenuhan asuransi kesehatan.

Mosi kedua, berkaitan dengan ‘Hukum, HAM dan Mitigasi Bencana’, disampaikan langsung oleh perwakilan BEM FIB dan BEM FMIPA, dengan pertanyaan untuk ranah hukum dan HAM mengenai sistem yang mengatur buruh kreatif dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, untuk ranah mitigasi bencana kebijakan yang ditawarkan mengingat Indonesia berada di Ring of Fire dunia untuk bencana alam. Respon dari kubu 02, Iqbal, mengatakan bahwa akar permasalahannya dalam sangat minimnya pengawas tenaga kerja di satu provinsi, khususnya di daerah. Faldo menambahkan kurangnya penghargaan akan pekerja seni di Indonesia karena kurangnya sistem yang mengatur hal tersebut. Beralih ke topik kebencanaan, Faldo mengungkapkan Indonesia masih minim akan alokasi dana Research and Development di bidang teknologi penanggulangan bencana. Sementara itu, kubu 01 menanggapi masalah Hukum dan HAM dengan memaparkan adanya peningkatan terhadap pengawasan TKI di luar negeri juga kepastian hukum untuk para TKI di luar sana. Mengenai kebencanaan, di era Jokowi sudah ada peningkatan alokasi anggaran BNPB dalam hal penanggulangan bencana.

Mosi ketiga membahas mengenai pendidikan tinggi dan sekolah vokasi. Pertanyaan langsung dilontarkan oleh perwakilan BEM Vokasi, dengan ranah pertanyaan sekitar problematika PTN-BH, komersialisasi pendidikan dan lambatnya perkembangan pendidikan Vokasi di Indonesia.  Faldo menyatakan bahwa permasalahan vokasi muncul karena kurangnya link and match antara demand and supply lapangan dan tenaga kerja. Budiman juga menambahkan bahwa akan selalu ada kekurangan bagi yang bekerja. “Vokasi yang baik lahir dari hukum dan sistem yang baik,” jelas Budiman. Pernyataan dari kedua kubu tersebut dibantah oleh panelis, karena permasalahan vokasi muncul dari kurangnya payung hukum dan kurikulum yang jelas untuk vokasi.

Mosi keempat, yang merupakan mosi terakhir, membahas tentang energi. Pertanyaan untuk dua pasang calon langsung dilontarkan oleh perwakilan BEM FT dengan pertanyaan mengenai langkah yang diambil pasca keputusan Perjanjian Paris mengenai pelarangan biomassa yang menjadi energi terbarukan. Pasalnya, pelarangan tersebut akan menurunkan pendapatan negara. Arif sebagai perwakilan kubu 01 menjawab peningkatan investasi menjadi solusinya dan Jokowi telah melakukan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendorong investasi. Bersebrangan dengan itu, Kubu 02, Faldo menyatakan bahwa untuk kebutuhan dasar energi masyarakat harus diselesaikan lebih dulu, sebelum ke hal-hal yang lebih lanjut.

Selesainya babak ke-5 sebagai sesi tanya jawab menjadi akhir dari diskusi publik kali ini. Diskusi publik ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan masyarakat khususnya mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia dalam menentukan pemimpin Indonesia selama lima tahun ke depan. Pilah sebelum pilih menjadi slogan diskusi publik ini. Diskusi publik ini menekankan bahwa masyarakat harus melakukan “pilah” secara rasional berdasarkan program, track record, dan pengabdiannya kepada bangsa Indonesia. Setelah melakukan “pilah”, masyarakat juga seharusnya melakukan “pilih”, sebab satu suara sangat berarti bagi masa depan bangsa Indonesia. Tak selayaknya seseorang tak memilih, sebab golput bukanlah solusi dari tidak adanya pemimpin yang sesuai dengan kriteria masing-masing individu.

Mari kita laksanakan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia dengan memilih pemimpin di TPS masing-masing pada tanggal 17 April mendatang!

 

 

Kontributor: Haikal Qinthara, Maurizky Febriansyah

Editor: Vibi Larassati

LEAVE A REPLY