Di Balik Mundurnya BEM FMIPA UI dari Aliansi RUU P-KS

0
261

Pada hari Senin, 8 April 2019 pukul 20.00 WIB, BEM FMIPA UI merilis “Pernyataan Terbuka BEM FMIPA UI terhadap Aliansi RUU P-KS”. Melalui rilis tersebut, Ketua BEM FMIPA UI menyatakan bahwa BEM FMIPA UI mengundurkan diri dari Aliansi RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Pernyataan tersebut disusul pula oleh BEM FKG UI, yang menyatakan keluar dari Aliansi RUU PKS kesokan harinya. Pengunduran diri tersebut dilakukan sebelum Diskusi Publik (Dispub) bertajuk  “RUU P-KS Babak Empat: Urgensi Pengesahan Hukum yang Menjawab Kebutuhan Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia” diadakan pada Selasa, 9 April 2019. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan ini, Badan Otonom Economica mewawancarai Ketua BEM FMIPA UI dan Ketua BEM FH UI selaku koordinator isu dalam Aliansi RUU PKS. Sayangnya, hingga tulisan ini diturunkan Ketua BEM FKG UI tidak menanggapi permintaan wawancara yang diajukan tim Badan Otonom Economica.

 

Kronologi Mundurnya BEM FMIPA UI

Ditemui pada hari Senin, 15 April 2019 Daffa Rasyif Hisyam selaku Ketua BEM FMIPA UI didampingi oleh Afifah Adila selaku Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FMIPA UI, menjelaskan keluarnya BEM FMIPA UI dari Aliansi RUU PKS bukanlah bentuk inkonsistensi BEM FMIPA UI dalam mengambil keputusan. Menurut keduanya, tindakan tersebut merupakan wujud konsistensi dalam memegang erat tujuan awal BEM FMIPA UI bergabung dalam aliansi.

Afifah menjelaskan, keputusan BEM FMIPA UI untuk bergabung dalam Aliansi RUU PKS bermula dari Chief Executive Meeting (CEM) – pertemuan antar ketua BEM se-UI yang dibarengi dengan Sospolnet atau pertemuan  Kastrat se-UI – pada tanggal 13 Februari 2019. Dalam pertemuan tersebut, BEM FH UI yang telah membawa rancangan pembentukan Aliansi RUU PKS, mengajak seluruh fakultas untuk bergabung dalam rangka menuntut terjadinya percepatan pengesahaan RUU PKS. Untuk lebih meyakinkan perwakilan BEM dari seluruh fakultas, BEM FH UI juga membuka sesi tanya jawab mengenai RUU PKS yang masih dianggap rancu atau belum dimengerti oleh peserta diskusi. BEM FMIPA UI sempat mengajukan pertanyaan terkait pasal-pasal dalam RUU PKS yang kemudian dapat dijawab dengan baik oleh BEM FH UI. Sejak saat itulah, BEM FMIPA UI memutuskan untuk bergabung dalam Aliansi RUU PKS.

Munculnya berbagai isu pro dan kontra dalam masyarakat terkait RUU PKS, menjadi pertimbangan bagi BEM FMIPA UI dalam mengambil keputusan. BEM FMIPA UI berpendapat akan lebih baik jika diskusi publik (Dispub) menghadirkan narasi pro dan kontra guna mencerdaskan seluruh IKM UI. BEM FMIPA UI menilai bahwa keputusannya untuk bergabung dengan aliansi juga mewakili seluruh suara IKM UI, khususnya IKM FMIPA UI. Untuk itu, IKM perlu dibekali dengan informasi yang sempurna mengenai RUU PKS, bukan hanya dari sisi pro saja.

Mulanya pertimbangan BEM FMIPA UI tersebut ditanggapi oleh Devi, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM FH UI. Devi menyampaikan bahwa teknis maupun pembicara dalam Dispub dapat dibicarakan kembali. Jawaban tersebut memberikan harapan bagi BEM FMIPA UI untuk menghadirkan narasi pro dan kontra dalam Dispub, sehingga BEM FMIPA UI memutuskan untuk bergabung dengan Aliansi RUU PKS.

Namun, pada pertemuan aliansi berikutnya, harapan BEM FMIPA UI tidak kunjung terealisasikan. BEM FMIPA UI yang bertugas sebagai koordinator Dispub tidak berhasil menghadirkan pembicara dari sisi pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh BEM FH UI menyatakan urgensi awal dari pembentukan aliansi ini adalah pro terhadap pengesahan RUU PKS dan forum menyetujui pernyataan tersebut, sehingga BEM Vokasi dan FIB yang mulanya sependapat dengan BEM FMIPA UI, akhirnya menyetujui keputusan aliansi untuk menghadirkan pembicara yang pro terhadap pengesahan RUU PKS.

Sebelum BEM FMIPA UI resmi mengundurkan diri dari aliansi, perwakilan BEM FMIPA UI sempat mengadakan pertemuan dengan perwakilan BEM FH UI untuk membicarakan pertimbangan awal bergabungnya BEM FMIPA UI dalam Aliansi RUU PKS, sekaligus membicarakan harapan awal yang diberikan oleh BEM FH UI kepada BEM FMIPA UI. Pertemuan tersebut menghasilkan jalan tengah berupa akan diadakannya kopi darat berupa diskusi antarmahasiswa dari sisi pro dan kontra setelah Dispub. Namun, atas pertimbangan strategis, Ketua BEM FMIPA UI tidak menyetujui tawaran tersebut.

Meskipun sudah resmi mengundurkan diri, BEM FMIPA UI tetap hadir dan menjalankan kewajibannya sebagai koordinator Dispub. Daffa dan Afifah menyatakan bahwa BEM FMIPA UI tetap menyelesaikan tanggung jawabnya hingga selesai, meskipun sudah tidak menjadi anggota aliansi lagi. “Jadi, FMIPA UI bukan maju mundur cantik, ya.” tegas Daffa.

 

Pandangan BEM FH UI      

Fajar Adi Nugroho selaku ketua BEM FH UI menyampaikan bahwa pengunduran diri BEM FKG dari aliansi berlangsung tanpa diskusi terlebih dahulu dengan BEM FH selaku inisiator aliansi. Menanggapi hal ini, Fajar menyayangkan BEM FMIPA dan BEM FKG UI yang memutuskan keluar pada saat aliansi hendak menuju Dispub, tidak dilakukan selama proses publikasi “Publikasinya memiliki rentang waktu yang cukup lama, kurang lebih sebulan dan telah dipublikasikan beberapa kajian” terang Fajar.

Fajar menambahkan bahwa sejak awal isu ini dibawa oleh BEM FH UI ke dalam CEM, stance BEM FH UI sudah jelas, “Awal mula kami membentuk aliansi ini didasarkan kaburnya narasi RUU PKS yang terdapat di masyarakat dengan tersebarnya argumentasi kontra.” Fajar menambahkan, ia telah menerangkan stance aliansi dalam CEM Sospolnet serta rencana kajian yang mengangkat argumentasi pihak kontra. Dengan mengajak CEM Sospolnet, BEM FH UI berharap fakultas-fakuktas se-UI dapat ikut serta atas isu ini.

Adapun ketika ingin menghadirkan sisi kontra, Fajar menjelaskan diskusi itu memang telah ada di dalam proses pertemuan aliansi. “Sisi yang kontra itu sudah ada publikasinya di dalam miskonsepsi RUU P-KS, di publikasi kedua, yang menjawab sisi-sisi dari pandangan kontranya,“ ujar Fajar.

Adelwin Airel Anwar, Wakil Kepala Departemen Kastrat BEM FH UI, menambahkan bahwa BEM FH UI sejak awal mengajak BEM fakultas se-UI untuk bergabung dalam aliansi dengan tujuan untuk turut mengawal pengesahan RUU P-KS. Pada saat Sospolnet, Adelwin mengaku bahwa memang terdapat beberapa saran, salah satunya adalah untuk menghadirkan pembicara dari sisi pro dan kontra. Setelah Sospolnet dilakukan, barulah diadakan rapat aliansi RUU P-KS yang membahas mengenai rencana dan pembagian kerja menjadi komisi Dispub, Kajian, dan Propaganda.

Komisi Dispub yang beranggotakan BEM FIB, VOKASI, dan BEM FMIPA UI selaku koordinator mengusulkan untuk menghadirkan pembicara dari sisi pro dan kontra. Hanya saja, Adelwin menuturkan bahwa BEM FH UI mempertimbangkan stance yang sudah jelas pro terhadap RUU P-KS. “Narasi-narasi yang mau kita bawa itu sudah pro dan sangat tidak mungkin kita membawa Dispub yang tiba-tiba menyampaikan narasi pro dan kontra,” tutur Adelwin.

Di sisi lain, BEM FH UI juga mempertimbangkan perasaan korban yang mungkin hadir dalam Dispub tersebut. “Pernah ada suatu kejadian, [di salah satu] Dispub  menghadirkan narasumber yang kurang sensitif terhadap korban kekerasan seksual. Ketika narasumber tersebut menyatakan pandangannya, korban tersebut teriak. Korban trauma akan pendapat narasumber,” ungkap Adelwin.

Berdasarkan penuturan Adelwin, BEM FMIPA UI sudah mengetahui pertimbangan BEM FH UI membawa narasi pro. Kemudian, BEM FMIPA UI bersama komisi Dispub menyusun komposisi pembicara yang terdiri atas hukum, kriminologi, agama, dan psikologi. Atas hal ini, Adelwin menilai bahwa sebenarnya anggota komisi Dispub sudah sepakat, dan tidak ada penolakan lagi terhadap komposisi pembicara yang sudah dibicarakan.

 

Solusi dan Evaluasi

Fajar menambahkan sebagai bentuk solusi atas permasalahan ini, ke depannya akan diadakan diskusi lebih lanjut antara BEM FH, FMIPA, dan FKG UI. Di sisi lain, BEM FH UI juga akan membawa hasil evaluasi aliansi ini ke dalam CEM dan IKM Summit untuk membahas pentingnya koordinasi antara departemen Kastrat, koordinator bidang, serta ketua dan wakil ketua BEM dengan harapan ke depannya tidak ada lagi permasalahan seperti ini.

Terlepas dari apapun hasil diskusi nanti, aliansi RUU PKS bentukan BEM FH UI akan tetap berjalan. Sementara itu, jika BEM FH UI mengajak BEM FMIPA UI untuk bergabung kembali, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu. “Pasti ada pembahasan internal dulu. Seperti waktu mau memutuskan keluar, kan ada pembahasan internalnya juga,” tutup Afifah.

 

 

 

Kontributor: Klareza Putri D. dan Tesalonika Hana T.

Editor: Harnum Yulia Sari

LEAVE A REPLY