KLASIK: Klarifikasi RUU Permusikan

0
218

Selasa, 5 Maret 2019, talkshow bertajuk “KLASIK: Klarifikasi RUU Permusikan” diadakan oleh SEPARO (Sekolah Patung Rotunda), Departemen Kajian dan Aksi Strategis, dan Seni BEM FT UI. Talkshow yang diadakan di gedung Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini mengangkat topik kontroversi RUU Permusikan dengan mengundang beberapa pembicara seperti Imam (KAMI Musik Indonesia), Rival Himran (Bassist Coconut Treez), dan Hafez (Koalisi Seni Indonesia) serta dimoderatori oleh Manik Marganamahendra, Ketua BEM UI 2019.

Talkshow dibuka oleh moderator dengan membahas sejarah industri musik di Indonesia. Manik menuturkan bahwa meskipun industri musik merupakan industri yang cukup menjanjikan, kontribusinya terhadap PDB Indonesia tahun 2015 hanya sebesar 0,47 persen. Alih-alih membuat solusi yang dapat mendorong industri musik, pemerintah justru merancang peraturan yang kini dikenal sebagai RUU Permusikan sebagai “obat” dari permasalahan yang ada.

Dalam talkshow tersebut Hafez menjelaskan bahwa, pasal-pasal dalam RUU Permusikan masih bersifat “karet” dan multitafsir. Sebagai contoh, pada pasal 50 pelaku yang melanggar pasal lima diancam dapat dipidana penjara. Pasal lima berisi pelarangan proses kreasi yang mempromosikan tindak kekerasan, zat psikotropika, pornografi, eksploitasi anak, provokasi SARA, penistaan agama, tindak melawan hukum, budaya asing yang negatif, dan merendahkan harkat martabat manusia. Hafez berpendapat setiap orang dapat menafsirkan musik dengan pandangan berbeda. Misalnya apabila ada lagu berlirik “serbu serang”, seolah-olah mengusung kekerasan, padahal sebenarnya lagu tersebut menyampaikan semangat perjuangan. “Tafsir dalam musik tidak dapat diseragamkan.” jelas Hafez. Berangkat dari hal tersebut, ia berharap bahwa pemerintah sebaiknya berupaya untuk membangkitkan literasi agar masyarakat siap untuk menghadapi konten seperti itu, bukan menyaring kontennya.

Keberadaan pasal-pasal tersebut, juga dikhawatirkan akan mengganggu kreatifitas pemusik. Menurut Imam, meskipun banyak pelaku industri musik yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan tersebut, akan tetapi lebih banyak musisi yang menolak kebijakan tersebut.

Sementara itu mengenai masalah sertifikasi, yakni pasal 32 mengharuskan pelaku musik mengikuti uji kompetensi berdasarkan standar tertentu. Hafez beranggapan bahwa selama pembuat kebijakan belum dapat memetakan dengan baik siapa saja subjek dan objek yang diatur, serta skala pengaturannya, sertifikasi belum terlalu diperlukan. Rival juga menanggapi bahwa musik tidak bersifat baku atau dapat diukur dengan angka, sehingga dikhawatirkan banyak musisi yang tidak lolos pada sertifikasi ini.

Bagi Rival, RUU ini belum tepat tetapi tidak sepenuhnya keliru. Pemerintah memerlukan waktu dan perumusan yang panjang, selain itu dibutuhkan juga pendekatan yang komprehensif. Imam juga menambahkan bahwa kebanyakan musisi independen atau indie, menghindari kontrak dengan label yang dianggap feodal dan terlalu membatasi. Sayangnya kini mereka dihadapkan pada pasal-pasal RUU Permusikan yang bersifat membatasi.

Dilain sisi, Hafez percaya bahwa polemik ini membawa berkah tersendiri. Di balik berbagai pro dan kontra yang terjadi, musisi mulai menyadari kesalahan yang terjadi pada ekosistem industri musik. Seperti kegelisahan tentang label biasanya hanya menjadi topik pembicaraan ringan, kini terangkat sebagai isu publik. Permasalahan ini merupakan titik awal bagi musisi untuk menyadari bahwa mereka dapat menuntut hak mereka.

 

Kontributor : Syskia Anelis

Editor : Harnum Yulia Sari

LEAVE A REPLY