[KAJIAN ONLINE] Dalam Bingkai 212: Post-Marxisme dan Populisme Agama

0
557

Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya, sesungguhnya Itulah selemah-lemah iman.’.” (HR. Muslim)

Kita mengenal Aksi Bela Islam yang termahsyur itu, yang konon dihadiri ratusan ribu umat Islam pada puncaknya tanggal 2 Desember* di depan Istana Negara. Berdiri kokoh dalam kesadaran kita bagaimana kelompok aksi ini menjadi simbol baru kelompok Islam yang dominan di negeri ini. Namun ada pemahaman yang tidak tuntas soal kelompok ini, yang di dalamnya bercampur aduk berbagai kepentingan yang bahkan tak seragam ideologinya.

Gerakan ini tampaknya bukan sekadar mobilisasi massa oleh FPI ataupun penunggangan umat Islam oleh partai-partai oposisi, karena ia berhasil beresonansi pada berbagai macam kelompok Islam dan menjadi semacam solidaritas baru yang kian kuat. Dalam Aksi Bela Islam protes bukan hanya diserukan atas penistaan agama oleh seorang gubernur beretnis Tionghoa, namun juga dalam konteks penggusuran, dominasi ekonomi oleh para kapitalis, dan lemahnya Islam dalam situasi sosial, politik, dan ekonomi. Aksi Bela Islam menjadi bentuk perjuangan Islam untuk mengubah kondisi sosial ekonomi umat yang digambarkan tertindas dan menggugat kemapanan (status quo ) dari penguasa, meskipun dalam artikulasinya terdapat sentimen rasial yang juga muncul. Gerakan kelompok Islam yang tidak puas ini dengan segera mendapat respon positif dari ribuan muslim lainnya di seluruh negeri, yang juga menjadi indikator bahwa gerakan ini berhasil memantik kesadaran kelompok-kelompok maupun individu dan membentuk solidaritas keagamaan lintas ideologi.

Tulisan ini akan membahas kemungkinan untuk menyebut aksi ini sebagai bentuk realisasi gerakan Islam progresif yang telah lama dirindukan akibat Islam yang selama ini “dijinakkan” oleh penguasa; bagaimana melihat solidaritas muslim dalam aksi tersebut sebagai bentuk kesadaran kelas tertentu yang termarjinalkan secara ekonomi, sosial, dan politik oleh para pemilik modal yang dalam hal ini direpresentasikan oleh sang Gubernur kala itu yang dianggap sebagai penista agama. Apakah benar agenda Aksi Bela Islam adalah emansipasi dan pembebasan bagi umat? Lalu, bagaimana kita bisa menjelaskan besarnya antusiasme publik Islam di penjuru negeri yang turut mengamini gerakan tersebut? Penulis tidak hendak membenarkan rasialisme ataupun ujaran kebencian yang hadir dalam gerakan ini, namun membaca gerakan ini akan sulit apabila sekadar melalui reaksi yang dihasilkannya. Tidak perlu terburu-buru untuk berkesimpulan, namun hendaknya melalui tulisan ini kita dapat lebih kritis dan terbuka dalam menanggapi hal tersebut.

Sentimen Negatif terhadap Aksi Bela Islam

Pandangan yang kerap kali kita dengar adalah bahwa tidak seharusnya urusan politik praktis melibatkan unsur agama; bahwa Aksi Bela Islam adalah penggunaan agama sebagai kendaraan politik; bahwa aksi tersebut adalah akumulasi kemarahan orang-orang Islam yang rasis, dan suatu tanda adanya krisis kebhinekaan. Terlepas dari kebenaran anggapan tersebut, Aksi Bela Islam menjadi tereduksi dalam pemahaman publik sebagai politik praktis semata yang dianggap hanya bertujuan untuk menjatuhkan gubernur.

Sentimen negatif publik di atas lah yang dapat menghindarkan fokus kita pada duduk perkara sebenarnya: Bagaimana kita melihat aksi ini sebagai jawaban dari gerakan Islam yang telah lama dilucuti dan tak mampu membawa perubahan konkret dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik dan akhirnya menemukan aktualisasinya dalam aksi tersebut. Gerakan ini juga menyerukan ketidakpuasan atas ketimpangan ekonomi yang didominasi para pemilik modal, sehingga kuatlah kesadaran bahwa umat islam adalah mayoritas yang termarjinalkan, ditambah sejarah kelam relasi kuasa dan konflik di Indonesia yang mempertajam emosi gerakan ini. Aksi Bela Islam adalah sebuah momentum yang entah keberlanjutannya tetapi potensinya sangat besar. Untuk memahami persoalan tersebut secara lebih netral, sejarah mencatat hal-hal serupa yang dapat kita lacak jejaknya hingga hari ini dan memberikan komparasi tentang gerakan tersebut.

Haji Misbach dan Gerakan Islam Kiri

Gerakan Islam yang melancarkan aksi untuk menunjukkan protes terhadap mereka yang dianggap menistakan Islam telah terjadi sebelumnya di zaman kolonial Belanda. Perlu untuk kita ingat kisah seorang marxist muslim di masa kolonial Belanda, Mohammad Misbach, yang juga dijuluki Sang Haji Merah. Ulama progresif ini adalah lambang pertautan Islam dengan Komunisme yang kini mungkin sulit untuk dibayangkan. Haji Misbach sangat vokal terhadap segala bentuk penindasan; ia adalah seorang pejuang muslim yang keras. Ia juga menentang siapapun yang melakukan pelecehan terhadap agama Islam.

Haji Misbach mengajak kaum muslim untuk mengutuk mereka yang diyakini telah menista agama, Marthodharsono dan Djojodikoro, setelah mereka menerbitkan tulisan dalam surat kabar Djawi Hisworo di mana tertulis “Gusti Kanjing Nabi Rasul minum gin, minum opium, dan kadang suka mengisap opium (Raditya, 2017). Meskipun Marthodarsono membantah tuduhan bahwa artikel itu bukan dimaksudkan untuk melecehkan Nabi Muhammad SAW melainkan rasulnya masing-masing orang (Raditya, 2017), pembelaan tersebut tidak digubris. Ajakan tersebut kemudian menjadi aksi massa besar dan membangkitkan solidaritas Islam bersama Tentara Kandjeng Nabi Mohammad (TNKM) bentukan H.O.S. Cokroaminoto dan laskar yang ia dirikan yang menuntut diberikannya sanksi tegas terhadap penista agama tersebut. Menurut Takashi Shiraishi (1997:178) dalam Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926, pertemuan besar di Sriwedari tersebut diramaikan lebih dari 20.000 orang (DH, 2016)

Gerakan massa memang mensyaratkan adanya common enemy yang menyatukan kesadaran tersebut. Apa yang dilakukan Haji Misbach dan gerakannya yang diikuti puluhan ribu orang tersebut mirip apa yang terjadi hari ini. Mobilisasi atas massa dengan kesadaran yang sama, menarasikan aksi sebagai bentuk pembelaan atas Islam, dan memanfaatkan masifnya pendukung untuk membawa perubahan, adalah semangat-semangat yang dimiliki kedua pihak. Misbach pada saat itu muak dengan Islam yang hanya bisa berpolitik lewat cara-cara kooperatif. Namun setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengangkat Cokroaminoto sebagai pemimpin Sarekat Islam dalam Dewan Rakyat (Volksraad), aksi tersebut kemudian redam dan tak berkelanjutan. TNKM yang diharapkan Misbach menjadi kekuatan perjuangan Islam melawan penjajahan dan kemunafikan ternyata tunduk pada kepentingan politik Cokro.

Sangat mungkin bahwa Aksi Bela Islam hari ini juga buah kemuakan terhadap gerakan Islam politik yang lemah dan berorientasi pada kekuasaan sempit (yang dalam padanya juga kapitalistik dalam artian pemuasan hasrat individu), seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa Islam tidak berhasil membawa perubahan sosial yang lebih baik. Inilah mengapa penggagas Aksi Bela Islam seperti FPI juga tak mau untuk berafiliasi pada partai politik tertentu. Selain itu, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, juga tidak menawarkan suatu perubahan yang nyata bagi umat Islam dan menjadi hegemoni Islam yang moderat dan cenderung pasif. Gagasan-gagasan baru seperti Liberalisme Islam yang sempat populer akhirnya redup karena minim relevansi dengan persoalan masyarakat di tengah masalah ekonomi, sosial, maupun politik yang ada. Muhammad Al- Fayyadl dalam kritiknya yang berjudul “Mengapa Islam Progresif?” berpendapat bahwa Islam di Indonesia juga memiliki krisis Islam “pasar”, di mana umat muslim memapankan diri menjadi kelompok dominan baru namun tak memiliki agenda sosial maupun politik (al-Fayyadl, 2016). Islam pasar ini yang turut menyokong kapitalisme dan menyesuaikannya dengan kaidah Islam (sebagai contoh adalah menjamurnya perbankan bertopeng syariah). Memang sejak Orde Baru gerakan ideologi apapun akan ditertibkan tak terkecuali dalam Islam, sehingga tiadanya wacana alternatif membuat kubu konservatif terus langgeng dalam kekuasaannya hingga pasca reformasi.

Faktor lain yang dominan adalah kesadaran akan ketimpangan ekonomi yang dalam. Haji Misbach melihat Belanda sebagai penindas sehingga ia menggunakan Islam dan Komunisme untuk melawan ketidakadilan tersebut. Hari ini, kemarahan akan perekonomian yang didominasi oleh pihak-pihak terntentu menyebabkan munculnya seruan anti Asing dan Aseng tak terkecuali dalam Aksi Bela Islam yang agendanya adalah untuk menuntut dihukumnya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang beretnis Tionghoa. Sebutan Aseng dialamatkan pada para konglomerat Tionghoa di Indonesia yang dianggap memonopoli ekonomi, menjadi orang-orang terkaya di Indonesia. Akar persoalannya dapat dilacak sejak zaman penjajahan, dimana VOC menerapkan kelas-kelas sosial yang didasarkan pada ras. Tionghoa pada saat itu menjadi rekan bisnis VOC dan mendapat perlakuan istimewa (Arman, 2016). Keistimewaan atas “timur asing” terutama Tionghoa memberikan kemapanan yang langgeng hingga kemerdekaan. Di masa orde baru meskipun Tionghoa sangat dibatasi haknya, beberapa dari mereka mendapat keistimewaan sehingga menjadi orang-orang terkaya di negeri dan mendapat lisensi untuk menjalankan berbagai proyek negara (Mukhti, 2012). Banyak narasi untuk membentuk kebencian atas etnis Tionghoa, namun langgengnya kebencian tersebut adalah akibat ekonomi yang faktanya timpang dan alhasil alamat ketidakpuasan atas ketimpangan ini ada pada masyarakat Tionghoa secara umum.

Apabila Haji Misbach melawan dengan melakukan propaganda atas massa yang ia kerahkan melalui TNKM ataupun SATV (Sidik, Amanah, Tabligh, Vatonah), hari ini aktivis Islam seperti Habib Rizieq mengerahkan Front Pembela Islam (FPI) yang kemudian hadir sebagai jawaban atas persoalan di atas dan dalam momentum yang tepat melahirkan gerakan yang diawali pada tanggal 14 Oktober 2016. FPI berhasil membawa narasi yang melegitimasi diri mereka sebagai wakil mereka yang tertindas, dan hal ini dapat dibenarkan apabila melihat latar belakang lahirnya FPI. Airlangga Pribadi Kusman mengatakan bahwa Habib Rizieq membangun komunitas bernama FPI yang adalah bagian dari percampuran antara kaum santri, warga masyarakat, dan preman yang hidup di daerah-daerah slum dan secara ritual adalah kaum Nahdliyin di mana mereka hidup dalam pembangunan kapitalistik di era Orde Baru yang “keras dan timpang” (Kusman, 2018). Menurut Kusman, karena Orde Baru mengharamkan tradisi bepikir analisis kelas dalam praktik pendidikannya, kaum marjinal tersebut dan Habib Rizieq sebagai artikulatornya kemudian yang memunculkan narasi pribumi dan Islam melawan Tionghoa.

Post-marxistme Laclau dan Mouffe

Lalu dengan kemiripan pola gerakan antara Haji Misbach dengan Aksi Bela Islam dan latar belakang yang mendorongnya, dapatkah kita segera berkesimpulan bahwa Aksi Bela Islam adalah potensi besar bagi pergerakan Islam Progresif di Indonesia? Hal ini harus dilihat secara lebih jeli, dan tak bisa dipungkiri Aksi Bela Islam lebih kompleks dari apa yang telah diuraikan di atas. Dengan membaca apa yang ditawarkan Laclau dalam
posmarxisme, sebenarnya ada potensi besar dalam gerakan massa ini dan menunjukkan peluang perubahan di masa depan. Marxisme memang dianggap mati bersama runtuhnya Uni Soviet, tapi pemikiran Marxis tetap berkembang dan bisa saja ternyata relevan dengan apa yang kita hadapi hari ini.

Laclau dan Mouffe menjelaskan bagaimana komunisme gagal dan mengapa revolusi tidak terjadi di mayoritas negara bersistem ekonomi kapitalis, serta memberikan alternatif baru bagi gerakan kiri. Laclau dan Mouffe berangkat dari teori Hegemoni Kultural Antonio Gramsci yang mengajukan konsep kekuasaan (power) berdasarkan pada dua momen relasi kuasa yaitu Dominio (koersi) dan Direzione (konsensus) di mana kedua momen tersebut adalah elemen esensial yang mencapai keseimbangan antara kekuatan sosial sebagai pemimpin (leader) dan yang dipimpin (the led) (Ramos Jr., 1982). Menurut Gramsci, konsensus berada pada level sipil (civil society) dan koersi berada pada level negara (political society) (Ramos Jr., 1982). Hegemoni, dimana konsensus mendominasi koersi, adalah keseimbangan yang menyokong suatu kekuasaan. Apabila nilai dan norma yang dipropagandakan oleh elit diterima sebagai common sense oleh masyarakat, secara ideologis hal ini menjadi legitimasi bagi penguasa dan membantu mempertahankan status quo (Ramos Jr., 1982). Penawaran Laclau dan Mouffe adalah bagaimana aktivis sayap kiri dapat mengkontruksi dan mempropagandakan diskursus hegemoninya (hegemonic discourse) sendiri untuk mencapai perubahan sosial (UNSWelearning, 2018).

Laclau dan Mouffe berargumen bahwa seiring perkembangan sosial yang semakin kompleks, perubahan sosial tidak akan dibawa oleh suatu aktor tunggal (dalam konteks ini adalah kelas pekerja versi Marx). Perubahan sosial membutuhkan diskursus yang memungkinkan para aktivis untuk mem-framing kekuasaan sebagai opresi (UNSWelearning, 2018). Laclau dan Mouffe menjelaskan bahwa cara mengkonstruksi hegemoni tersebut yang pertama adalah menciptakan antagonisme yang berfungsi untuk memobilisasi massa, dan karena masyarakat sosial yang semakin kompleks maka kontruksi yang dibuat tak sesederhana antagonisme antara proletar dengan borjuis namun dengan membuat narasi antagonisme baru yang mampu memobilisasi banyak kelompok sosial sebagai suatu kesadaran kolektif. Tak cukup dengan hanya antagonisme, konstruksi ini juga harus menarasikan antagonisme tersebut sebagai ketimpangan kekuasaan (subordinasi), dan ketimpangan tersebut sebagai sesuatu yang tidak adil sehingga menjadi opresi. Narasi ketimpangan sebagai opresi ini yang perlu untuk dikaitkan dengan narasi hegemoni yang ada dan dominan di masyarakat.

Pada Aksi Bela Islam, terdapat para aktivis yang merumuskan narasi perjuangan, massa yang plural, dan antagonisme yang dibangun berkaitan dengan hegemoni yang telah ada di masyarakat secara luas. Aksi tersebut berhasil memanfaatkan momentum penistaan agama sebagai narasi yang kuat; Aktivis tersebut tak lain adalah para inisiator dan mobilisator yang melihat peluang perjuangan dan solidaritas formasi kelas baru. Ini juga menjawab pertanyaan bagaimana menjelaskan perjuangan kelas yang tak sepenuhnya berasal dari kaum tertindas, mereka adalah juga masyarakat muslim kelas menengah yang jumlah kian berlipat dan bahkan juga beberapa elit. Dalam Post-marxisme Laclau dan Mouffe, kesadaran kelas tak lagi dipandang sebagai perjuangan kelas proletar melawan borjuis namun bisa saja melibatkan banyak pihak yang berbeda-beda namun disatukan dalam konstruksi narasi hegemoni yang sama. Teori ini saya rasa relevan dengan kesadaran muslim akan ketimpangan kekuasaan baik ekonomi, sosial, maupun politik oleh yang bukan muslim. Terakhir adalah antagonisme yang dibangun ini memiliki akar keterkaitan dengan hegemoni yang ada di masyarakat, dalam hal ini adalah ketimpangan ekonomi dan dominasi oleh 1% penduduk, dan dengan ini mobilisasi berhasil dan kepentingan umat melalui aksi ini dapat berpengaruh pada keputusan pemerintah, melampaui proses demokrasi formal.

Populisme Islam Vedi Hadiz

Namun apakah tulisan panjang yang berputar-putar ini bisa jadi landasan atas rekognisi Aksi Bela Islam sebagai gerakan Islam kiri baru? Menurut Vedi Hadiz, Professor of Asian Studies di Asia Institute, University of Melbourne, dalam ceramahnya di Universitas Negeri Jakarta tahun 2017 (Hadiz, 2017), gerakan 411 ataupun 212 adalah bentuk populisme Islam yang bukan sebuah gerakan kiri. Professor Vedi Hadiz yang menulis buku berjudul Islamic Populism in Indonesia and The Middle East tahun 2016, menjelaskan bagaimana populisme tumbuh di Indonesia. Ia secara khusus melihat populisme dalam konteks neoliberalisasi global yang memunculkan merjinalisasi-marjinalisasi baru yang menyebabkan terjadinya kontradiksi akibat terintegrasinya masyarakat dunia oleh sistem neoliberal tersebut (Hadiz, 2018). Di Indonesia populisme menurut Vedi adalah buah kekecewaan yang meluas pada kelas menengah atas apa yang ia sebut sebagai “janji-janji palsu modernitas”, yaitu bahwa dengan belajar dan kerja keras maka kondisi sosial ekonomi akan berkembang. Namun ternyata mobilitas sosial amat sulit, ketimpangan amat tinggi, dan ketidakadilan sosial tertinggi (berbagai indikator) sepanjang sejarah terjadi. Dengan dimonopolinya ekonomi oleh elit dan oligarki, mereka yang naik ke kelas menengah yang terdidik tak bisa mengartikulasikan aspirasinya sebab kekuasaan ada di tangan para elit. Vedi Hadiz mengadopsi teori diskursus Laclau (yang telah kita bahas sebelumnya) dalam membentuk kesadaran plural. Namun berbeda dengan Laclau yang menolak metode historis,menurut Vedi metode historis ini adalah ekonomi politik yang menjelaskan struktur yang melahirkan gerakan populisme.

Di indonesia hegemoni kultural Laclau ini benar terjadi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dan cultural resources yang tersedia di Indonesia hanya ada dua yaitu nasionalisme dan Islam (Hadiz, 2017). Dalam Aksi Bela Islam, bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa agama yang juga diarahkan untuk mengkritik ketidakadilan sosial yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, sehingga solidaritas terbentuk dan perbedaan antar kelompok yang berpartisipasi dalam aksi tersebut melebur menjadi konsep umat (menurut Vedi inilah The People dalam konsep populisme). Vedi Hadiz menyebutkan bahwa Turki berhasil dengan populismenya dengan membentuk aliansi antar kelas, dengan kelas pengusaha dan kelas menengah yang menopang gerakan secara finansial sehingga mobilisasi berhasil. Di Indonesia tidak ada kelas kapitalis besar yang secara kultural muslim yang mampu menopang gerakan tersebut, sehingga cross-class alliance tidak terjadi, sehingga menurut Vedi Hadiz yang terjadi di Indonesia ini adalah gerakan kelas menengah.

Lalu apakah populisme mewakili suatu tantangan yang fundamental terhadap status quo? Menurut Vedi Hadiz tidak selalu, dan hal itu yang membedakan populisme dengan komunisme. Di Indonesia gerakan populisme ini justru diserap oleh struktur sosial, sehingga menurut Vedi Hadiz yang terjadi adalah kompetisi antar oligarki yang menggunakan populisme untuk kepentingan-kepentingan masing-masing. Menurut Vedi Hadiz cross-class alliance di Indonesia tidak lengkap sehingga sangat fragile, cross class alliance menyatukan terlalu banyak perbedaan dan mereka bisa bersatu terutama ketika ada konflik, sehingga selalu butuh konflik dan apabila tidak ada konflik semangat bersatunya pudar.

Potensi bagi Gerakan Kiri Islam

Aksi Bela Islam memang tampaknya tak punya landasan ideologi yang jelas dan memanfaatkan massa yang reaksioner. Isu-isu yang mendasari gerakan tersebut juga justru menjadi pembenaran atas rasisme dan kebencian, memperlihatkan basis gerakan yang tidak jelas arahnya. Kepentingan oligarki yang selama ini juga turut membentuk segala gejala sosial yang ada di Indonesia sejak zaman kerajaan jelas berpengaruh terhadap masifnya gerakan ini. Namun Aksi Bela Islam saya rasa dapat dilihat sebagai potensi besar wacana gerakan alternatif di Indonesia. Sejak dimatikannya ideologi oleh Orde Baru, nyaris tidak pernah ada wacana alternatif yang kuat sebagai penyeimbang bagi pemegang kekuasaan. Alergi terhadap gerakan Islam tak sebaiknya dipelihara, karena merupakan salah satu kanal bagi penggugatan atas kemapanan.
Aksi Bela Islam adalah bukti bahwa agama dalam hal ini Islam adalah basis yang solid untuk memobilisasi massa di Indonesia dengan narasi atas sejarah penindasan dan ketimpangan yang sangat tinggi. Antusiasmenya sangat besar dan pengaruh politiknya juga signifikan. Aktivis kiri di Indonesia perlu untuk belajar dari gerakan ini dan membawa gerakan kolektif keumatan ini dengan agenda yang lebih jelas, sehingga yang disebut Vedi Hadiz sebagai tantangan fundamental terhadap status quo dapat terlaksana. Hal yang juga penting dalam uraian di atas adalah bagaimana pola perjuangan kelas di era sekarang telah berubah, sehingga wacana untuk gerakan radikal akan selalu sulit tercapai dan berkali-kali terbukti gagal oleh sejarah.

Dapat disimpulkan bahwa antara massa dengan oligarki yang memanfaatkannya sebenarnya tidak ada keterikatan kultural yang kuat, namun ikatan yang kuat adalah dengan para pemuka agama yang pada akarnya tak punya agenda politik yang jelas. Sehingga ruang kosong tersebut bisa dimanfaatkan apabila ada kelompok yang punya agenda yang jelas untuk menuntaskan permasalahan ketimpangan ekonomi, sosial, dan politik. Namun proyek-proyek kiri tak selamanya jaminan hasil yang desirable, apa yang terjadi dalam Arab Spring adalah bukti gerakan kiri populis yang akhirnya terkooptasi dan kembali melahirkan fasis-fasis baru yang mengerikan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah agama masih sangat relevan hari ini dan semakin relevan dengan ketidakpuasan atas globalisasi ekonomi, sosial, dan politik sehingga kanal ini akan terus ada dan menguat.

Referensi
al-Fayyadl, M., 2016. Islam Bergerak. [Online] Tersedia di: https://islambergerak.com/2016/07/mengapa-islam-progresif/#_ftn1 [Diakses 7 Maret 2019].
Arman, D., 2016. Sejarah Kebencian Terhadap Etnis Tionghoa. [Online] Tersedia di: https://tirto.id/sejarah-kebencian-terhadap-etnis-tionghoa-bFLp [Diakses 7 Maret 2019].
DH, A., 2016. Saat Penistaan Agama Lahirkan Tentara Kandjeng Nabi Muhammad. [Online] Tersedia di: Saat Penistaan Agama Lahirkan Tentara Kandjeng Nabi Muhammad
[Diakses 7 Maret 2019].
Kusman, A. P., 2018. Agama: Sumber Berkah atau Bencana?. [Online] Tersedia di: https://geotimes.co.id/kolom/agama-sumber-bencana/
[Diakses 7 Maret 2019].
Mukhti, M., 2012. Kapitalisme “Unik” Ala Indonesia. [Online] Tersedia di: https://historia.id/ekonomi/articles/kapitalisme-quot-unik-quot-ala-indonesia-Dp7Z6 [Diakses 7 Maret 2019].
Raditya, I. N., 2017. Mohammad Misbach Sang Haji Merah. [Online] Tersedia di: https://tirto.id/mohammad-misbach-sang-haji-merah-chBV [Diakses 7 Maret 2019].
Ramos Jr., V., 1982. The Concepts of Ideology, Hegemony, and Organic Intellectuals in Gramsci’s Marxism. [Online] Tersedia di: https://www.marxists.org/history/erol/periodicals/theoretical-review/1982301.htm [Diakses 7 Maret 2019].
Laclau and Mouffe (2018) YouTube video, added by UNSWelearning [Online]. Tersedia di https://www.youtube.com/watch?v=Tstkq9JCkqE&t
[Diakses 7 Maret 2019]
Sorgemagz.com – Vedi R Hadiz l Bangkitnya Populisme dan Krisis Demokrasi l Bagian 2 (2017) YouTube video, added by Sorge Magazine [Online]. Tersedia di https://www.youtube.com/watch?v=ua4HNVkkDVA.
[Diakses 7 Maret 2019]

Kontributor: Ginanjar M. Panggalih
Editor: Miftah Rasheed Amir, Rama Vandika
Ilustrator: Priskila Teresa Nandita

Kajian Online adalah program kerja rutin Divisi Kajian B.O. Economica berupa tulisan argumentatif berlandaskan keilmuan yang mengangkat dan menanggapi fenomena sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi dengan tajam, komprehensif dari sebuah sudut pandang.

*Terjadi revisi pada Jumat 8 Maret 2019 pukul 21.08, kalimat 12 Desember direvisi menjadi 2 Desember. Penulis memohon maaf kesalahan tersebut.

 

LEAVE A REPLY