[KAJIAN ONLINE] Gaji Buta Perwira Nirjabatan berujung Neo-Dwifungsi

0
307

   Sejarah mencatat bahwa bangsa pertama yang menggaji rutin tentara ialah bangsa Romawi[1]. Awalnya tentara Romawi adalah tentara paruh waktu yang bekerja sebagai peladang dan pedagang. Dengan adanya gaji rutin ini, maka mereka diharapkan menjadi tentara purnawaktu – yang bukan hanya berjuang ketika sedang tidak mengurus ladang – dan fokus untuk menjadi instrumen pertahanan dan keamanan yang profesional. Berangkat dari sejarah tersebut, bangsa lain mulai mengikuti kebijakan Romawi, tidak terkecuali Indonesia. Namun, bayangkan apabila tentara yang telah dibayar dengan dana anggaran milyaran, bahkan trilyunan, rupiah justru berakhir “sia-sia”[2]. Tulisan ini akan mengulik mengapa seorang tentara yang notabene memiliki ikatan dinas dalam tugasnya dapat menjadi seorang perwira nirjabatan. Apa implikasinya dengan kebijakan pemerintah saat ini? Lalu, bagaimana persoalan ini seharusnya diselesaikan?

Dwifungsi yang Telah Mati

    Reformasi Mei 1998 adalah titik balik besar bangsa ini. Huru-hara pada masa kelam itu dilaksanakan demi terwujudnya demokrasi yang telah dibelenggu selama 32 tahun oleh rezim Orde Baru. Restrukturisasi dan reorganisasi dilakukan secara masif di bidang sosial dan politik [3]. Terkenal sebagai rezim otoriter dan militeristik, kepemimpinan Soeharto lantas tergantikan oleh kebebasan bersuara yang dijamin oleh sistem demokrasi dan UUD 1945. Pemerintah yang militeristik ini bukanlah bualan dan isapan jempol belaka. Bumbu militer dalam pemerintahan ditandai dengan adanya ABRI (pada saat itu masih Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang memiliki hak untuk terlibat dalam partai politik, politik praktis, dan bahkan memiliki perwakilan di DPR yang terbentuk dalam Fraksi ABRI. Hal ini tidak mustahil mengingat ABRI memiliki satu gagasan yang menjadi landasan yang didukung petahana untuk dapat menjabat di pemerintahan sipil. Landasan tersebut ialah melalui Dwifungsi ABRI. Embrio dari gagasan ini adalah “konsep jalan tengah” yang memungkinkan seorang militer untuk berpolitik, bahkan merangsek ke dalam pemerintahan sipil atas nama “stabilitas nasional”.

    Dengan pembubaran petahana yang otoriter oleh Reformasi 1998, bubar pula konsep militer berpolitik dalam gagasan Dwifungsi ABRI ini. Lepasnya militer dari pemerintahan sipil ini menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja dari pihak militer. Inilah cikal bakal mengapa saat ini Indonesia dihadapkan dengan kenyataan bahwa banyak dari perwira tinggi mau pun menengah menumpuk tanpa jabatan.

Alasan-alasan Lain

    Selain kekurangan lapangan kerja untuk menyerap tenaga militer, ada beberapa hal yang menyebabkan menggelembungnya perwira tinggi nirjabatan. Kebijakan internal dalam tubuh TNI pun dirasa kurang matang dan tidak memperhitungkan secara tepat dampak kebijakan yang dibuat untuk masa yang akan datang. Perubahan masa pensiun TNI juga menjadi faktor penyumbang bagi kelebihan perwira tinggi ini. Perwira tinggi yang seharusnya sudah pensiun dan dapat digantikan oleh generasi perwira selanjutnya – dengan kebijakan ini – menjadi lebih lama untuk pensiun sehingga ada penghambatan kepada perwira di bawahnya untuk menempati jabatan tersebut.

    Selanjutnya, sistem kepangkatan yang hierarkis, namun tetap “terbuka”. Sistem ini membuka kemungkinan seorang bintara menjadi perwira melalui kursus-kursus dan sekolah-sekolah lanjutan, seperti Seskoad dan Lemhannas. Melalui sistem ini, kemungkinan penggelembungan perwira menengah dan perwira tinggi lebih mungkin untuk meningkat.

    Faktor-faktor subjektif seperti sistem kekerabatan yang kuat dalam institusi TNI juga diperkirakan menjadi alasan menggelumbungnya para perwira. Meritokrasi[5] – sistem sosial berdasar kemampuan –  yang lemah ini berpotensi untuk menjadikan perwira yang kurang berprestasi dapat menempati jabatan-jabatan strategis mengalahkan seniornya yang berprestasi. Contoh nyata dari sistem kekerabatan ini adalah adanya fenomena meroketnya pangkat Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa (Akmil 1987). Andika Perkasa adalah menantu dari Jenderal (HOR) TNI (Purn.) Hendropriyono yang merupakan Komandan Kodiklat AD pertama[4]. Bahkan, kenaikan pangkat secara “super” Andika Perkasa dapat mengalahkan Letjen TNI Muhammad Herindra, lulusan terbaik Akmil 1987 (Adhi Makayasa 1987), yang “hanya” menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI.

Rasionalisasi di atas merupakan sebagian kecil yang dapat dibahas oleh penulis. Alasan struktural dan administratif seperti ini seharusnya sudah menjadi tugas bagi institusi TNI untuk dapat membenahinya. Karena dengan adanya masalah ini, menjadi mungkin tugas TNI sebagai alat pertahanan dan penjaga kedaulatan negara dapat terganggu.

Perwira Nirjabatan Saat Ini

    Sebagai implikasi dari alasan di atas, banyak perwira baik tinggi maupun menengah yang tidak mendapatkan kursi jabatan di institusi TNI. Melalui Kementerian Pertahanan, ditemukan data per 2017 sebagai berikut.

Perwira Tinggi

Kolonel

Sumber: kemhan.go.id

Melalui grafik di atas terlihat bahwa ada sebanyak 1649 Kolonel (perwira menengah) aktif di dalam institusi TNI. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa hanya diperlukan 1180 DSPP (Daftar Susunan Personel dan Perlengkapan) untuk dapat mengisi jabatan di institusi TNI. Dengan demikian, berarti ada sekiranya 469 Kolonel aktif nirjabatan. Hal yang serupa juga terjadi di lingkup perwira tinggi (pati). Per 2017 jumlah personel aktif untuk pati adalah sebesar 178 dengan jabatan yang dapat diisi hanya sebesar 115 kursi. Itu artinya ada sekira 63 Pati aktif yang tidak memegang jabatan struktural di institusi TNI.

Kelebihan tenaga kerja perwira ini merupakan salah satu masalah mendasar yang ada dalam institusi TNI. Tren penggelembungan perwira 5-8 tahun ke belakang yang terlihat dalam grafik di atas menjadi bukti bahwa masalah ini merupakan masalah menahun yang  belum memiliki solusi. Pada akhirnya, APBN bidang Pertahanan dan Keamanan yang telah digulirkan untuk gaji perwira-perwira nirjabatan yang ada hanya akan menjadi suatu kesia-siaan jika masalah ini tidak diselesaikan.

Jalan Keluar

    Kurangnya lahan pekerjaan bagi para perwira menjadi pekerjaan rumah TNI untuk membenahinya. Sebagai komando tertinggi TNI saat ini, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mulai menggodok kebijakan untuk mengatasi masalah perwira-perwira nirjabatan. Beliau mengungkapkan wacana tentang restrukturisasi perwira saat menggelar Rapim TNI 2019 akhir Januari lalu. Wacana yang digaungkan adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi ini menghendaki perubahan pada pasal 47 tentang batasan-batasan jabatan sipil yang boleh dijabat oleh perwira aktif. Inti dari revisi ini sebenarnya adalah perluasan jabatan ke pemerintahan sipil untuk militer. Namun, kebijakan ini dirasa kurang tepat. Revisi terhadap Undang-Undang ini memiliki arti implisit menyetujui hidupnya kembali Dwifungsi ABRI yang telah lama mati ditelan Reformasi. Perencanaan kurang matang ini juga disinyalir hanya meredam masalah penggelembungan perwira secara sementara.

Wacana yang kurang matang dan hanya akan mengatasi masalah jangka pendek dirasa kurang menjawab masalah perwira nirjabatan. Beberapa hal yang dirasa perlu dan memungkinkan untuk dilakukan di antaranya: (1) Penutupan pendaftaraan Akademi Militer untuk sementara guna menahan laju pertumbuhan perwira yang dari tahun ke tahun semakin cepat; (2) Melakukan pembatasan tahun bagi seorang perwira yang telah terlalu lama tidak naik pangkat (up or out). Perwira ini akan diberhentikan secara hormat jika terlalu lama berada dalam satu kepangkatan militer. Ini yang dilakukan Singapura dalam upaya preventif masalah serupa; (3) Pembagian kepangkatan menjadi cluster namun tetap hierarkis (tamtama akan pensiun sebagai tamtama; begitu pun selanjutnya). Seorang bintara hanya bisa naik kelas menjadi perwira jika mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan bukan melalui sekolah-sekolah atau pun kursus-kursus lanjutan. Artinya, sulit untuk seorang bintara menjadi seorang perwira; (4) Pemekaran daerah komando baru dan/atau pembuatan divisi baru dalam tubuh institusi TNI, misal pemekaran Kodam Bukittinggi dan pembuatan Divisi Siber.

Pada akhirnya, hanya kebijakan jangka panjanglah yang mampu meredam penyakit menahun ini. Bukan dengan keputusan terburu-buru yang nantinya menimbulkan masalah baru karena kurangnya pemikiran yang visioner dan berorientasi ke depan. Karena stabilitas nasional yang langgeng dan abadi hanya dapat tercipta melalui kinerja dan pemikiran militer yang visioner, netral, dan patriotik.

Referensi:

Raditya, Iswara. (2018). Dwifungsi ABRI dan Jalan Terbuka Politik Tentara. [online] Available at: https://tirto.id/dwifungsi-abri-dan-jalan-terbuka-politik-tentara-cC1R

Abdulsalam, Husein. (2019). Evan A. Laksmana: “Solusi Jokowi Hanya Menunda, Tidak Menyelesaikan Masalah TNI”. [online] Available at: https://tirto.id/solusi-jokowi-hanya-menunda-tidak-menyelesaikan-masalah-tni-dgnE

CNN Indonesia. (2019). Restrukturisasi Diusulkan Jadi Solusi Persoalan di Tubuh TNI. [online] Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190206191413-20-366962/restrukturisasi-diusulkan-jadi-solusi-persoalan-di-tubuh-tni

BBC Indonesia. (2019). Ratusan Jenderal dan Kolonel TNI menganggur: Antara Dwifungsi dan Anggaran Gaji yang Hangus Sia-sia. [online] Available at: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47146488

Priatmojo, Dedy. (2019). Surplus Jenderal TNI, Apa Sebabnya?. [online] Available at: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1120375-surplus-jenderal-tni-apa-sebabnya

Santoso, Aris. (2018). Jalan Terjal Andika Perkasa, Menantu Hendropriyono, ke Kursi KSAD. [online] Available at: https://tirto.id/jalan-terjal-andika-perkasa-menantu-hendropriyono-ke-kursi-ksad-cCW4  

Santoso, Aris. (2018). Surplus Perwira Tinggi: Kegagapan TNI Mengantisipasi Reformasi. [online] Avalaible at: https://tirto.id/surplus-perwira-tinggi-kegagapan-tni-mengantisipasi-reformasi-c8UN

Faiz, Ahmad. (2019). Imparsial Usul ada Divisi Siber TNI untuk Jenderal tanpa Jabatan. http://www.imparsial.org/publikasi/berita/imparsial-usul-ada-divisi-siber-tni-untuk-jenderal-tanpa-jabatan/

UPAYA MENYELESAIKAN MASALAH KELEBIHAN PATI DAN KOLONEL SECARA MENYELURUH DAN PERMANEN. (2018). [online] Available at: https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/05/wiramaretaprilindo2018kkomplit.pdf

THE QUEEN’S REGULATION FOR THE ARMY. (2013). [online] Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/440632/20150529-QR_Army_Amdt_31_Jul_2013.pdf

Catatan kaki

[1] Speidel, Michael. (2009). Roman Army Pay Scales. [online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/259413853_Roman_Army_Pay_Scales

[2] databoks.co.id. (2018). APBN 2018: Kementerian Pertahanan Masih Menjadi Prioritas. [online] Available at: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/07/apbn-2018-kementerian-pertahanan-masih-menjadi-prioritas

[3] Maya, Cut. (2018). Perubahan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi 1998, Keadilan Sosial, dan Deficit Demokrasi Hingga Kini. [online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/327668175_Perubahan_Sistem_Politik_Indonesia_Pasca_Reformasi_1998_Keadilan_Sosial_dan_Deficit_Demokrasi_Hingga_Kini

[4] Pebrianto, Fajar. (2018). Empat Fakta soal Jenderal Andika Perkasa, KSAD Pilihan Jokowi. [online] Available at: https://nasional.tempo.co/read/1148805/empat-fakta-soal-jenderal-andika-perkasa-ksad-pilihan-jokowi/full&view=ok

[5] synonyms.com. Meritocracy. [online] Available at: https://www.synonyms.com/synonym/meritocracy

Kontributor: Guntur A. Putra

Editor: Vibi Larassati

Kajian Online adalah program kerja rutin Divisi Kajian B.O. Economica berupa tulisan argumentatif berlandaskan keilmuan yang mengangkat dan menanggapi fenomena sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi dengan tajam, komprehensif dari sebuah sudut pandang.

LEAVE A REPLY