[KAJIAN ONLINE] Bangkitnya Rentenir Digital: Kegagalan Regulator dan Kelicikan Penyelenggara

0
160

Kematian seorang supir taksi, Zulfadli (35) menyebabkan kegemparan di masyarakat. Pasalnya, alasan yang mendasari pria ini mengakhiri hidupnya adalah pinjaman online yang menggulung. Jumlah pinjaman pokoknya hanya 500 ribu rupiah saja. Namun, bunga dari pinjaman itulah yang diduga tinggi. Memang, Zulfadli meminjam sejumlah uang dengan metode peer-to-peer lending: metode peminjaman uang yang cepat, mudah, namun memiliki risiko tinggi. Akibat peristiwa bunuh diri peminjam uang dalam sistem peer-to-peer lending, isu financial technology (fintech) menjadi pembicaraan hangat di malam masyarakat.

Kejadian Zulfadli membuat banyak pihak mencap fintech peer-to-peer lending sebagai rentenir digital. Kenyataannya, Zulfadli bukanlah satu-satunya orang yang terjebak ke dalam skema kesulitan membayar utang pinjaman online. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) mencatat 500 aduan kasus yang dilaporkan terkait pinjaman online sejak Januari hingga Maret 2019. Dari angka tersebut, 30% di antaranya merupakan aplikasi legal terdaftar yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, sebelum menelisik fenomena ini lebih lanjut, perlu diluruskan kembali definisi fintech dan peer-to-peer lending itu sendiri. Fintech merupakan seluruh teknologi terbaru yang digunakan dalam proses digitalisasi layanan keuangan yang terbagi menjadi beberapa kategori yaitu payment, market aggregator, manajemen investasi dan risiko, dan peer-to-peer lending. Permasalahan yang menuai berbagai reaksi dari masyarakat justru hanya berasal dari salah satu kategori tersebut, peer-to-peer lending.

Peer-to-Peer Lending

Pada hakikatnya, peer-to-peer lending sendiri adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online. Secara konsep, peer-to-peer lending yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, bukanlah wujud digital dari rentenir. Saat ini, peer-to-peer lending menjadi salah satu layanan keuangan berbasis digital yang paling marak digunakan masyarakat. Mengapa? Bagi para peminjam uang, pencairan uang lewat metode peer-to-peer lending ini terbilang mudah dan cepat. Tak heran, jumlah kredit yang berputar melalui sistem ini semakin meningkat.

 

Nilai Pinjaman Fintech Peer-to-Peer Lending

Jumlah pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (borrower) dalam peer-to-peer lending

Sayangnya, tingginya perputaran uang dalam peer-to-peer lending bukanlah jaminan berkurangnya masalah di masyarakat. Alih-alih terbantu karena akses pinjaman yang mudah, banyak masyarakat justru tergulung ke dalam utang yang sangat banyak karena bunga yang tak terbatas, serta mengalami standar penagihan yang buruk, layaknya meminjam kepada rentenir. Masyarakat perlu memahami bahwa akar dari problematika peer-to-peer lending sendiri cukup kompleks dan tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja, sebab ada banyak aspek terkait yang turut berperan dalam perkembangan teknologi dan investasi yang destruktif.

Kelicikan Penyelenggara dan Kecacatan Aspek Hukum

Salah satu taktik penyelenggara peer-to-peer lending untuk mendapatkan banyak konsumen adalah dengan memberikan kemudahan akses untuk mengajukan pinjaman. Untuk mengakali potensi gagal bayar, penyelenggara menetapkan tingkat bunga yang cukup tinggi. Sebagai contoh, Uangteman menetapkan biaya layanan hingga 24% per bulan. Melihat rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi dan bunga  pinjaman online, penyelenggara secara implisit memanfaatkan ketidaktahuan tersebut untuk meraup keuntungan. Hal ini dapat terlihat dari strategi marketing yang selalu berfokus pada kemudahan mendapat pinjaman dan mengesampingkan risiko yang ada. Akibatnya, masyarakat hanya memandang pinjaman online dari secara setengah-setengah dan menutup mata dari konsekuensi bunga yang tinggi. Celah bunga yang tinggi ini pula yang acap kali digunakan oleh penyelenggara untuk berbuat licik melalui kecurangan yang terstruktur. Kasus yang sedang ditelusuri oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah penyelenggara dengan sengaja memberikan nomor virtual account yang salah sehingga peminjam tidak dapat membayar dan di saat bersamaan tetap menghitung denda hingga pinjaman secara resmi diterima penyelenggara.

Tak hanya perihal pemanfaatan kesempatan, lemahnya aspek hukum juga menjadi faktor penghambat dalam penertiban peer-to-peer lending, baik legal maupun ilegal. Hukum terkait permasalahan ini bukannya tidak ada sama sekali. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memang sudah merumuskan peraturan peer-to-peer lending ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Akan tetapi, karena peraturan ini tidak setara dengan Undang-Undang, maka sanksi terberatnya hanya berupa sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha. Implikasinya adalah, pelaku pelanggaran dapat dengan mudah kembali menciptakan aplikasi baru dengan nama yang berbeda, namun tetap dengan taktik yang sama. Selain itu, sanksi tersebut juga hanya dapat dikenakan pada penyelenggara legal yang berinisiatif mendaftarkan diri bergabung dengan asosiasi. Peer-to-peer lending ilegal yang berada di luar radar pengawasan OJK dan asosiasi kebal terhadap sanksi tersebut. Padahal, jumlah perusahaan peer-to-peer lending legal yang terdaftar hanya sejumlah 99. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi sendiri sudah mengidentifikasi setidaknya 803 perusahaan ilegal yang masih beroperasi.

Aspek kedua yang patut menjadi perhatian lebih lanjut adalah penggunaan data konsumen yang melebihi batas privasi untuk kepentingan penyelenggara. Penyelenggara dapat mengakses data yang mencakup tapi tidak terbatas pada identitas nama, alamat, seluruh daftar kontak di gawai, foto di galeri, riwayat pencarian, hingga lokasi terkini. Apabila izin untuk mengakses informasi tersebut ditolak, pengguna tidak dapat mengoperasikan aplikasi. Namun, jika pengguna menyetujui akses tersebut, tidak menjadi jaminan pula bahwa pengajuan pinjamannya akan diterima.

“Modalku berkomitmen untuk mengupayakan perlindungan kerahasiaan Data Pribadi Anda sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan Privasi ini dan tidak menggunakan Data Pribadi tersebut untuk tujuan apa pun selain untuk pemberian fasilitas Pinjaman dan pelaksanaan kegiatan usaha Modalku, operasional maupun pemberian jasa dan layanan Modalku atau pengoperasian Platform Modalku sesuai dengan ketentuan Kebijakan Privasi ini, namun dengan ketentuan bahwa hal-hal di atas tidak berlaku untuk Data Pribadi yang:
(i) suatu pihak dapat memperlihatkan bahwa pihak tersebut secara sah telah memiliki Data Pribadi tersebut sebelum pengungkapannya oleh pihak tersebut dan tidak diperoleh dari Pihak yang Mengungkapkan atau pihak lain yang terikat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pihak yang Mengungkapkan”

Contoh nyata dari kecurangan terkait perlindungan data pribadi dapat dilihat pada kutipan di atas yang merupakan kebijakan privasi dari salah satu penyelenggara peer-to-peer lending yaitu Modalku. Sebelumnya disebutkan bahwa Modalku bertanggung jawab atas kerahasiaan data pribadi pengguna. Akan tetapi, pada poin (i) kemudian disebutkan bahwa perlindungan tersebut tidak termasuk data yang dimiliki perusahaan sebelum pengungkapan. Artinya, penyelenggara tidak melindungi data apa pun karena seluruh data tersebut sudah pasti dimiliki perusahaan saat pengguna memutuskan untuk meng-install aplikasi. Terlebih lagi, pernyataan kebijakan privasi bersifat rancu dan tidak dengan mudah dipahami oleh masyarakat awam yang merupakan konsumen dari jasa pinjaman online. Secara tidak langsung, penyelenggara ingin memanfaatkan kurangnya wawasan masyarakat terhadap aspek legal dari sebuah perjanjian. Siasat ini digunakan sebagai argumen untuk melindungi diri dari tuduhan penyebaran informasi pribadi pengguna.

Pertanyaan berikutnya adalah, dengan data sebanyak itu dan tanpa jaminan kerahasiaan yang jelas, apa saja yang dapat dilakukan oleh penyelenggara peer-to-peer lending? Bentuk pemanfaatan yang paling ekstrem adalah penggunaan data pribadi untuk proses penagihan utang yang tidak manusiawi. Mulai dari peneroran terhadap orang-orang yang terdaftar di buku kontak pengguna, penagihan langsung kepada atasan yang kontaknya terdaftar, hingga penyebaran foto-foto pribadi dengan tujuan mempermalukan. Tak sampai di situ saja, setidaknya ada lima bentuk tindak pidana yang kerap terjadi dalam proses penagihan yaitu penghinaan, fitnah, pengancaman, pelecehan seksual, dan penyebaran data pribadi. Penagihan dengan cara penyebaran informasi pribadi sesungguhnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 pasal 1  yang menyebutkan bahwa data pribadi wajib dilindungi kerahasiaannya dan pelanggarannya dihukum secara pidana. Bahkan, jika terbukti bahwa penyelenggara turut membantu penagihan yang memuat unsur pelanggaran tersebut apalagi hingga terbukti ada standar operasional prosedur yang menjurus pada tindak pidana maka sesuai dengan pasal 56 KUHP, penyelenggara aplikasi terkait dapat dikenakan hukuman serupa.

Sayangnya, perspektif kepolisian Indonesia dalam memandang kasus ini masih buruk. Kasus pinjaman online hanya dinilai sebagai kasus perdata biasa dan peminjam dipandang sebagai pelaku pelanggaran perjanjian. Padahal, kepolisian seharusnya hanya perlu bertugas mengusut kasus ini secara pidana. Seringkali yang terjadi, kasus-kasus ini dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan. Beberapa pelapor yang telah berinisiatif mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pun, tetap tidak mendapatkan kejelasan mengenai kasus yang sedang berlangsung dan tanpa ada tindakan lebih lanjut.

Kegagalan Sosialisasi Literasi Keuangan

Secara teoritis, literasi keuangan yang baik akan berkorelasi positif dengan stabilnya ekosistem peer-to-peer lending di Indonesia. Lusardi dan Tufano (2015) menyatakan bahwa  masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah akan cenderung meminjam dengan bunga yang lebih tinggi. Pada tahun 2019 saja, OJK menargetkan perbaikan literasi keuangan menjadi 35%. Per tahun 2018, angka tersebut masih bertahan di level 29,7%. Target ini pun berusaha dicapai dengan cara menggenjot implementasi program edukasi keuangan yang dilakukan secara masif. Berdasarkan pilar kedua dari strategi peningkatan literasi keuangan, dilakukan perbaikan melalui serangkaian training dan seminar bagi masyarakat.

Meskipun gagasan ini terdengar bagus, sesungguhnya efektivitas edukasi keuangan yang sudah dilaksanakan oleh OJK perlu dipertanyakan lebih lanjut. Dalam survei yang dilakukan oleh Harvard Business School bekerja sama dengan World Bank, ditemukan bahwa edukasi keuangan tidak memiliki korelasi dengan peningkatan literasi keuangan yang lebih luas dan bertanggung jawab. Insentif finansial lah, yang justru memiliki korelasi positif dengan literasi dan inklusi keuangan. Kesimpulan penelitian di atas sesungguhnya dapat terlihat dari realita peer-to-peer lending di Indonesia. Edukasi keuangan yang dijalankan oleh OJK bisa jadi tidak berdampak signifikan terhadap literasi keuangan di Indonesia. Sebaliknya, insentif finansial yang dimonopoli oleh penyelenggara peer-to-peer lending di Indonesia melalui iming-iming kemudahan pinjaman sukses meluaskan akses ke layanan keuangan. Sayangnya, insentif ini tidak diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko serta keputusan yang bertanggung jawab sehingga kasus pengaduan terkait peer-to-peer lending menjadi suatu hal yang jamak ditemui.

Rekomendasi

Butuh kerja sama dari banyak pihak dalam mengatasi kompleksnya permasalahan peer-to-peer lending di Indonesia, mulai dari OJK, LBH, sampai kepolisian. Sebagai regulator, OJK seharusnya menerapkan peraturan yang lebih spesifik mengenai bunga, jenis informasi pribadi yang boleh diakses, serta pembatasan kerja sama antara bank dengan aplikasi penyedia jasa layanan pinjaman online  ilegal.  Sementara itu, LBH dapat berperan sebagai perwakilan suara konsumen dengan cara menerbitkan rekomendasi kebijakan dengan beberapa poin penting, di antaranya adalah jenis-jenis data yang boleh diakses penyelenggara peer-to-peer lending, proses penagihan yang dapat ditindak pidana, dan sanksi blacklist terhadap peminjam ketimbang intimidasi yang di luar etika. Hal ini bisa menjadi langkah kecil dalam hal perlindungan konsumen yang saat ini belum memiliki payung hukum berupa undang-undang perlindungan data pribadi. Kepolisian sebagai penegak hukum juga harus bergerak lebih aktif dalam menangani kasus pidana yang terjadi dalam skema peer-to-peer lending. Kasus-kasus yang sudah dilaporkan seharusnya dapat diinvestigasi langsung untuk menelusuri orang-orang di balik pusaran peer-to-peer lending ini.

Untuk mengatasi drastisnya peningkatan jumlah peminjam yang belum memiliki pemahaman terkait risiko bunga dan penyalahgunaan data pribadi, OJK seharusnya mengalihkan perhatian pada pembatasan insentif finansial yang dipromosikan oleh penyelenggara secara tidak bertanggung jawab. Pergeseran fokus dari peningkatan kuantitas edukasi sudah seharusnya dilakukan menjadi pengimbangan kualitas melalui pembatasan insentif yang akan meningkatkan jumlah peminjam dan nilai kredit secara eksesif. Perlunya regulasi yang lebih jelas terkait aspek perlindungan konsumen sesuai dengan amanat undang-undang yang mendasari peran OJK dalam industri jasa keuangan.

 

Kontributor: Adela Pravita Sari, Vibi Larassati

Editor: Miftah Rasheed Amir, Ginanjar M. Panggalih

Ilustrator: Syskia Anelis

REFERENSI:

Akbar, C. (2019, March 8). Tiga Bulan, AFPI Terima 500 Aduan Pinjaman Online. Retrieved from https://bisnis.tempo.co/read/1183212/tiga-bulan-afpi-terima-500-aduan-pinjaman-online/full&view=ok

Ananta, Y. (2019, March 9). Ditemukan lagi 168 Fintech Ilegal, Total Ada 803. Retrieved from https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20190309180739-37-59685/ditemukan-lagi-168-fintech-ilegal-total-ada-803

Cole, S. A., Sampson, T. A., & Zia, B. H. (2009). Financial literacy, financial decisions, and the demand for financial services: evidence from India and Indonesia (pp. 09-117). Cambridge, MA: Harvard Business School.

Lusardi, A., & Tufano, P. (2015). Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness. Journal of Pension Economics & Finance, 14(4), 332-368.

Modalku. Kebijakan Privasi. Retrieved from https://modalku.co.id/privacy-notice

Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Indonesian National Strategy for Financial Literacy. Retrieved from https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/DetailMateri/184

Otoritas Jasa Keuangan. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Penyelenggara Fintech Terdaftar di OJK per 1 Februari 2019. Retrieved from https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx

Rayestu. (2019). Asumsi with Rayestu: Waspada Jeratan Utang Online feat. Jeanny Sirait. Asumsi Bersuara, Jakarta, 33 menit.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012.

Rizky, M. J. (2019, February 20). Pasal-Pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan Fintech Ilegal. Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6cacf0c858c/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal

Trijatmiko, F. (2019). Lanskap Sistem Keuangan Indonesia. [PowerPoint Slides]

UangTeman. Pertanyaan Umum. Retrieved from https://uangteman.com/faq/

Uly, Y. A. (2018, May 21). Dorong Literasi Keuangan, OJK Buat Modul E-Learning untuk SD dan SMP. Retrieved from https://news.okezone.com/read/2018/05/21/65/1900747/dorong-literasi-keuangan-ojk-buat-modul-e-learning-untuk-sd-dan-smp

LEAVE A REPLY