Sikap Bersama Industri Musik: Tolak RUU Permusikan

0
295
Musisi menolak RUU permusikan

Dalam rangka menyambut Konferensi Musik Indonesia (KAMI) 2019, Koalisi Seni Indonesia (KSI) menyelenggarakan diskusi terkait dengan penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Permusikan pada Senin, 4 Februari 2019 di Mall Cilandak Town Square. Diskusi yang bertajuk “Bedah Tuntas RUU Permusikan” diselenggarakan sebagai wadah silang pendapat bagi pelaku industri musik Indonesia.

Latar belakang acara diskusi ini adalah perancangan Undang-undang Permusikan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perancangan undang-undang ini dibuat untuk memperketat regulasi bagi pelaku musik Indonesia. Namun, perancangan undang-undang ini tidak disambut dengan baik oleh para musisi tanah air. Sebanyak 262 musisi tanah air yang menyatakan penolakan terhadap RUU membentuk Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP). Koalisi ini dicetuskan oleh para musisi ternama, beberapa di antaranya adalah Rara Sekar, Danilla Riyadi, Jason Ranti, Cholil Mahmud, Mondo Gascaro dan lain-lain.

Beberapa pasal yang dipermasalahkan oleh KNTL RUUP adalah pasal 5, pasal 18, pasal 19, pasal 32, pasal 42, dan pasal 50. Pasal-pasal ini mencakup pelarangan musisi untuk memainkan musik yang dianggap memprovokasi kekerasan, menodai agama, mengandung pornografi, dan membawa pengaruh negatif budaya asing. Tak hanya itu, terdapat kewajiban bagi musisi hingga pelaku usaha hiburan untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah agar bisa terlibat dalam industri musik. Sertifikasi tersebut melingkupi uji kompetensi bagi musisi yang berasal dari jalur pendidikan atau otodidak, serta lisensi dan izin usaha bagi promotor dan penyelenggara acara musik. Pelanggaran terhadap pasal-pasal diancam sanksi pidana.

Menurut Hafez Gumay, ahli riset Koalisi Seni Indonesia, RUU Permusikan  kontradiktif dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan bahwa setiap orang punya hak berekspresi, dengan pasal 5 (RUU Permusikan) yang justru membatasi dan dikenakan ancaman pidana. “Saya menolak beberapa pasal; dari awal muncul aja  ini [RUU Permusikan] apaan sih? Kenapa mesti ada ini, sih?” kata Glenn Fredly pada konferensi pers seusai diskusi berlangsung. Rara Sekar menambahkan, beberapa pasal dari RUU Permusikan “tidak nyambung dan tidak menjawab” permasalahan yang terdapat pada industri musik Indonesia, tetapi malah “penyensoran proses musik itu sendiri”. Wendy Putranto, manager band Seringai, mengatakan band yang ia kelola “bisa jadi [band] yang pertama yang dipenjara apabila RUU ini disahkan. Ia mengklarifikasi bahwa gerakan ini bukan bermaksud untuk bersikap tertutup terhadap regulasi pada industri musik, namun penolakan terhadap “produk hukum yang cacat sedari awal”.

 

Kontributor: Yosia Manurung, Miftah Rasheed Amir

Editor: Vibi Larassati

LEAVE A REPLY