Mungkinkah Toleransi Kini Hanya Sekadar Ilusi?

0
484

 

Toleransi /to.le.ran.si/ n

  1. Sifat atau sikap toleran
  2. Batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan
  3. Penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja

***

Mary masih mendekap boneka pemberian ayahnya dengan erat. Tidak percaya, hal yang dulu pernah diceritakan ayahnya yang menurutnya bualan ternyata benar terjadi. Mungkin tidak seburuk apa yang ia dengar, namun kekhawatiran Mary semakin lama semakin nyata. Diam-diam, perlahan, ia menutup diri dari semua yang berbeda dengan dirinya.

Kata seorang  guru yang pernah mendidiknya sewaktu sekolah dasar, Indonesia adalah negara bhinneka. Yang memiliki corak di berbagai sisi, namun bergumul menjadi satu corak yang indah. Hingga Mary yakin, Indonesia adalah wujud keamanan bagi minoritas seperti dirinya. Tidak seburuk yang ditakutkan oleh ayahnya, yang konon merasakan pedihnya menjadi ‘cina-kristen’ di tahun 1998.

Sebagian besar orang tentu tahu, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi keanekaragaman etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Melihat berbagai perbedaan di sekitar seharusnya bukan menjadi pemandangan yang aneh. Adanya perbedaan-perbedaan itu, kemudian muncullah istilah toleransi yang dianggap menjadi alat pemersatu di dalam perbedaan.

Salah satu perbedaan yang cukup mudah dikenali adalah perbedaan agama. Di Indonesia sendiri terdapat enam agama utama; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Diakuinya beberapa macam agama tersebut di Indonesia salah satunya karena adanya toleransi. Lantas, apakah toleransi beragama masih menjadi tameng hak beragama di Indonesia? Yang menjadi titik berat adalah, apakah setiap orang memahami makna toleransi?

Makna toleransi beragama dimanifestasikan dalam pasal 28 E, 28 I, dan 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 untuk menegaskan jaminan negara terhadap tiap-tiap penduduk dalam menganut kepercayaan maupun agama yang diyakininya. Jaminan tersebut memungkinkan setiap orang dapat menjalani aktivitas keagamaannya tanpa meresahkan umat beragama lain. Adanya keberagaman agama di Indonesia menciptakan kelompok tersendiri yang dapat dibagi menjadi dua. Kelompok mayoritas, dan minoritas. Setiap warga Indonesia pasti tahu, dari lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di 17.100 pulau di Nusantara, mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebenarnya tidak hanya agama maupun Indonesia yang menjadi kategori pengelompokan penduduk. Namun, isu terkini di Indonesia menjadi menarik ketika melibatkan kaum mayoritas dengan kaum minoritas dengan membawa label agama.

Dalam dunia yang ideal, kaum mayoritas akan toleran kepada kaum minoritas. Kaum mayoritas akan melindungi dan menghargai ajaran kaum minoritas, sehingga mereka dapat hidup dalam kedamaian dengan caranya masing-masing. Sayangnya, kaum mayoritas yang masih terbagi dari beberapa kelompok, (katakan kelompok radikal dan moderat) belakangan ini cukup membuat kata toleransi menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa?

Banyak kelompok radikal yang mengaku ‘paham agama’ dan cenderung fanatik, menganggap orang-orang di sekitar yang tidak sepemikiran mereka adalah kafir. Bahkan, label kafir tidak hanya mereka serukan kepada yang non-agamanya namun juga kepada mereka yang seagama dengan mereka namun tidak sama aliran pemikirannya. Sejatinya, hal ini terjadi karena kelompok radikal ini memiliki sifat fanatik yang menganggap apa yang ia yakini adalah yang paling benar, dan menganggap yang lain merupakan hal yang patut dibenci bahkan dimusnahkan. Penyebaran kebencian yang membawa embel-embel agama inilah yang menjadi salah satu penyebab toleransi beragama dapat dikatakan memprihatinkan.

Stigmatisasi, diskriminasi yang berujung dengan kriminalisasi merupakan asal muasal dan dampak intoleransi. Meskipun pluralisme beragama di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, faktanya masyarakat Indonesia hingga kini masih belum sepenuhnya bersifat toleran. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan di tahun 2015 saja terdapat 96 peristiwa pembatasan dan intoleransi kebebasan beragama. Contoh lain, survei yang diadakan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP)  tahun 2011 menyatakan sebanyak 62,7 persen responden keberatan nonmuslim membangun tempat ibadah di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, kasus penodaan agama yang tercatat di pihak kepolisian masih menjadi pemandangan di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini tidak akan terjadi apabila setiap umat beragama menyadari kebutuhan masing-masing umat tanpa harus mengumbar kebencian kepada umat agama lain. Bukankah tidak ada agama yang mengajarkan kebencian kepada agama lain? Data terakhir yang paling menyedihkan dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebutkan, pengaduan mengenai kasus intoleransi semakin meningkat sejak tahun 2014 yang tercatat sebanyak 76 berkas. Pada tahun 2015, Komnas HAM mencatat 87 kasus pengaduan atas kebebasan beragama dan keyakinan. Akhir 2016 dicatat sebanyak 97 kasus serupa. Dan data terakhir, hingga April 2017 menyebutkan terdapat 21 kasus terkait hal tersebut, dan bukan tidak mungkin akan meningkat lagi.

Kekerasan terhadap kaum Syiah di beberapa tempat, kekerasan terhadap kaum Kristen di Aceh Singkil, serta kekerasan minoritas Muslim di Tolikara adalah sebagian contoh kecil yang sempat disorot media. Pembakaran tempat ibadah, penyebaran kebencian agama tertentu melalui acara publik, penyerangan umat saat ibadah/ritual keagamaan, dan sebagainya, semestinya tidak perlu terjadi jika setiap umat memahami betul hakikat toleransi. Setiap agama pasti memiliki batas-batas toleransi dengan umat agama lainnya. Secara umum, batas toleransi berlaku ketika kita dapat menghormati kegiatan ibadah umat lain, tanpa memaksa umat agama lain tersebut untuk mengikuti ritual ibadah agama kita.

Cukup ironi rasanya, di negara yang mengusung nilai “bhinneka tunggal ika” pada kenyataannya makna dari nilai tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Konflik antara satu agama dengan agama yang lain, konflik antara yang mengaku sebagai kelompok ‘paham agama’ dengan kelompok yang diklaim ‘kurang paham agama’, jelas bukan hal yang diharapkan oleh slogan diatas.

Undang-undang Hak Asasi Manusia, Peraturan presiden No. 1 Tahun 1965, dan hingga kini dibentuk Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama merupakan produk turunan pasal 28 E, 28 I, dan 29 ayat 2 UUD 1945 yang direncanakan untuk mencapai tujuan negara dengan toleransi beragama yang sempurna. Namun sangat disayangkan instrumen tersebut kurang mampu memenuhi ekspektasi. Ketika undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak lagi menjadi penguat toleransi, lalu siapa/apa lagi yang dapat menjamin seluruh masyarakat Indonesia dapat dengan tenang berjalan beriringan antar umat beragama?

 

 “Untukmu Agamamu, Untukku Agamaku dan Bagimu Agamaku, Bagiku Agamaku” (Quran 109:6)

 

 

Oleh : Citra Mufthi Ulil Afida

 

Referensi :

BBC. (2016, Februari 24). Dunia dilanda krisis pengungsi, Indonesia dilanda krisis intoleransi. Dipetik pada Mei 25, 2017, dari  http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160223_indonesia_laporan_amnesty

Komnas HAM. (2017, Januari 17). data pengaduan tahun 2016. Dipetik pada Mei 25, 2017, dari  https://www.komnasham.go.id/files/20170117-data-pengaduan-tahun-2016-$P5WKG.pdf

Komnas HAM. (2017, Januari 16). Pada 2016 intoleransi meningkat. Dipetik pada Mei 25, 2017, dari  https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/01/16/276/pada-2016-intoleransi-meningkat.html

LEAVE A REPLY