Tanggapan Kastrat BEM FEB UI terhadap Isu Reklamasi

0
289

Kamis, 15 September 2016, Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI, Raden Rami Ramdana, memberikan tanggapan terhadap isu reklamasi kepada tim Economica. Tanggapan tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi isu penolakan reklamasi yang beredar beberapa waktu lalu.
Kronologi isu penolakan reklamasi ini bermula dari disepakatinya isu reklamasi oleh BEM se-UI sebagai salah satu isu ring 1 (isu yang menjadi prioritas dan dikawal) dimana BEM FH UI merupakan person in charge nya. Isu reklamasi ini pada awalnya hanya menjadi isu BEM FH UI hingga PTUN memenangkan gugatan nelayan sehingga isu ini sempat menjadi status quo.

Kemudian, setelah pemerintah mengajukan banding, BEM se-UI memberikan pernyataan sikap menolak reklamasi karena seharusnya reklamasi tidak dilanjutkan sebelum persoalan hukumnya selesai.
BEM FEB UI pun memberikan pernyataan sikap saat ini, bukan saat kajian internal BEM FEB UI selesai dengan alasan momentum dan karena ini merupakan isu bersama BEM se-UI, BEM setiap fakultas harus memberikan pernyataan sikap dan tidak bisa menunggu hingga kajian selesai dibuat disamping juga adanya masalah teknis yang membuat BEM UI hanya memakai pernyataan sikap dari BEM FH UI, bukannya compile dari BEM setiap fakultas. Sedangkan mengapa BEM FEB UI mengambil kajian dari BEM FH UI, alasannya karena letak permasalahan utama reklamasi ada di aspek hukum.

Saat konferensi pers dengan Luhut, ia mempertanyakan apakah pemerintah bisa menjamin bahwa giant sea wall tidak bermasalah dalam jangka panjang karena ini merupakan proyek bernilai ratusan triliun. Ia sebenarnya ingin mengetahui bagaimana kajian mengenai giant sea wall yang rencananya dirilis pada 15 September 2016 namun hingga wawancara ini dilakukan kajian tersebut belum diterima.

Sedangkan menurut pandangan pribadinya mengenai reklamasi, ia menuturkan “Yang menjadi masalah bukan reklamasinya, namun apa yang dibangun diatas tanah tersebut, seperti perumahan sektor menengah keatas yang jangan sampai jadi proyek megah-megahan saja.” Ia pribadi juga sebenarnya setuju dengan reklamasi asalkan sudah tidak bermasalah dari sisi hukum dan dampak lingkungannya. Selain itu, ia berharap agar dalam pembangunan proyek besar seperti reklamasi, pemerintah seharusnya memberi tahu rencana dan niat baiknya secara jelas kepada masyarakat sekitar (seperti kampung nelayan, pasaran dan lain-lain) sehingga masyarakat pun tidak skeptis dengan rencana ini.

Kontributor: Aghna Mahardhika
Editor: Muhammad Faathir

LEAVE A REPLY