Ada Apa Dengan Ketahanan Pangan Negaraku

0
171

Saat peletakkan batu pertama pada pembangunan pangan, presiden Soekarno memberikan pidato panjang yang berisikan ajakan kepada generasi muda Indonesia untuk mendorong pembangunan pangan di Indonesia. Hidup mati suatu negara terletak pada kemampuan negara tersebut memberi pangan kepada rakyatnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara negara tersebut memenuhi semua kebutuhan pangan rakyatnya. Di Indonesia, semua bahan pangan masih sangat bergantung pada impor. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tingkat produktivitas pangan dalam negeri? Apa yang terjadi dengan sektor pertanian kita? Bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut? Dengan adanya Institusi pendidikan di bidang pertanian setidaknya mampu memberikan solusi kasus pangan di negara kita ini.

“Meningkatkan ketersediaan pangan untuk kebutuhan rakyat Indonesia”

Besarnya jumlah penduduk Indonesia, membuat pemerintah harus memenuhi kebutuhan pangan yang sangat besar. Kondisi krisis pangan semacam ini membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk membuka kran impor pangan sebagai wujud ketahanan pangan negara. Walaupun menimbulkan permasalahan baru seperti dugaan kartel hingga lonjakan harga, namun sayangnya pemerintah memandang impor menjadi salah satu opsi terbaik dan mengabaikan potensi dalam negri.  Pengabaian ini terlihat jelas pada kebijakan pemerintah berupa ahli fungsi lahan pertanian akibat petani yang tidak berdaya dan gagalnya hasil panen yang digunakan sebagai tolak ukur potensi lahan ditambahkan dengan aliran kredit ke sektor pertanian yang sangat minim.

Sistem olah pangan sangat erat kaitannya dengan teknologi pertanian yang ada. Namun sayang, investasi dibidang ini sangatlah minim. Sehingga,sektor pertanian di Indonesia kalah dengan negara yang memiliki teknologi pertanian yang lebih maju. Selain mendorong kemajuan teknologi pertanian untuk ketahanan pangan, pemerintah setidaknya mampu memberikan pembaharuan dibidang pangan sehingga terdapatproduk unggul yang menunjukkan potensi pertanian yang mampu bersaing secara global.

Setiap tahun terdapat usaha dalam meningkatkan sektor pertanian secara berkala. Seperti halnya Ekstensifikasi (perluasan lahan pertanian), adanya alih fungsi lahan dan persoalan lain yang cukup memberikan peningkatan kemampuan daya produksi tanah. Setiap hektar lahan yang digarap diharapkan mampu menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Dalam ekstensifikasi, kita mulai berbicara mengenai produktivitas yield per hektar untuk beberapa komoditi. Teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas menyebabkan munculnya berbagai pertimbangan seperti varitas unggul yang dibarengi dengan perubahan iklim global. Saat munculnya berbagai varitas unggul, sebuah tugas bagi lembaga yang bergerak di bidang pangan dan pertanian untuk mengkondisikan agar varitas unggul tersebut harus lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan baik dari segi iklim, cuaca, ketersediaan volume air, struktur tanah dan suhu.

Dalam hal ekstensifikasi, masalah sistem penanaman dan pemberian pupuk yang tidak berimbang dapat merusak kemampuan produksi lahan pertanian. Dari permasalahan semacam ini muncullah penerapan sistem tanam berjarak. Sehingga, setidaknya ada lahan yang wajib dikosongkan untuk mempertahankan potensi tanah lahan pertanian tersebut. Persoalan potensi produksi tanah tidak terlepas dari persoalan produktifitas negara. Apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand,  Indonesia memiliki produktifitas yang jauh lebih tinggi. Banyak kesalahpahaman masyarakat mengenai permasalahan semacam ini sehingga memberikan pandangan bahwa pemerintah melakukan tindakan “curang” dengan hasil produktifitas negara.Persoalannya, produktivitas tinggi tersebut selalu berkejaran dengan kenaikan jumlah penduduk Indonesia yang terus naik lebih tinggi disetiap tahunnya.Hal ditandai dengan population growth yang terbilang tinggi dan tidak dapat mengimbangi kenaikan produktifitas pangan negara.Prestasi yang dicapai melalui inovasi baru pertanian seolah – olah tidak memadai dengan semakin cepatnya tingkat konsumsinya.Tidak adanya kebijakan yang progresif, komprehensif dan konsisten akan menyebabkan jumlah konsumsi per masyarakat mengalami penurunan.

Bagaimana lembaga –lembaga yang bergerak dibidang pertanian dapat mencapai tuntutan untuk menghasilkan produksi sesuai kebutuhan bangsa? Sebenarnya, lemahnya ketahanan pangan tidak dapat diselesaikan apabila hanya menuntut sektor pertanian untuk bertanggung jawab penuh dalam kasus melemahnya ketahanan pangan. Banyak sektor luar yang ikut turut andil dalam kasus ini, seperti sektor hubungan luar negri, perdagangan, perekonomian, dan lembaga – lebaga aktif dalam menetapkan sistem impor dan ekspor. Dengan adanya institusi pendidikan seperti IPB (Institute Pertanian Bogor)  lebih cenderung memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memunculkan inovasi teknologi pertanian dapat membantu memberikan cara untuk menagani konflik ketahanan pangan. Teknologi  dibidang pertanian yang berhasil diciptakan dan telah diresmikan oleh lembaga teknologi dan riset bersama dengan bisnis inovation center telah banyak memberikan kontribusi nyata terhap dunia pertanian. Tapi sayangnya, dari seluruh teknologi pertanian yang ada hanya sekitar 40% yang memberikan manfaat dalam menunjang kebutuhan pangan masyarakat. Diindikasikan terdapat 60% sisanya mengalami missing link.

Dari kaca mata para pengusaha, yang sangatdiperlukan adalah komitmen dalam politik pertanian. Kita tidak dapat bicara ketahanan pangan hanya bergulat dengan berapa banyak pangan yang mampu tersedia dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pangan tersebut. Sesuai statistik, sekitar 100.000 lahan pertanian telah dikomersilkan. Desa mulai mengepung lahan areal pertanian yang membuat hama tikus semakin menguasahi lahan pertanian. Ekstensifikasi sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai cara utama dalam meningkatkan jumlah produksi pangan karena saperti yang kita ketahui, semua pertambahan jumlah hasil produksi pangan akibat kebijakan pemerintah untuk memberikan ekstensifikasi tidak dapat mengimbangi jumlah pertambahan penduduk yang terus naik secara signifikan disetiap tahunnya. Cara yang paling efektif adalah peningkatan kemajuan teknologi di bidang pertanian dan menghasilkan varitas benih unggul yang kompetitif dad dapat bersaing secara global. Pemberian pelatihan/bimbingan untuk meningkatkan kualitas kerja para petani dan memberikan intensif untuk para petani sebagai bentuk perwujudtan hak. Dengan memberikan pelatihan dan survey kepada para petani, tidak hanya lulusan institut pertanian saja yang kompeten, tetapi semua para petani mampu menguasai segala pengetahuan setidaknya mengenai bibit unggul dan struktur lahan yang digarapnya.Hal semacam ini telah dilaksanakan di Amerika dimana apabila terdapat petani yang gagal panen, maka para petani tersebut akan diinsurance.Lemahnya teknologi dan bimbingan masih terjadi di Indonesia. Permasalahan semacam ini semakin buruk saat ditetapkannya adanya otonomi daerah yang terlepas dari komando terarah, langsung dan tegas dari pusat kementerian pertanian. Ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah, terjadi minimnya dana yang dialokasikan untuk pertanian di setiap pembagian daerah.

Cara pandang pemerintah dan swasta yang berbeda memberikan dampak lambatnya kebijakan untuk sektor pertanian dan pangan. Menurut sudut pandang para pengusaha, pemerintah selalu mempertanyakan komoditas yang akan digenjot oleh sektor swasta di dunia global. Sebenarnya, adanya dukungan politik pertanian, maka swasta pun akan jalan. Segala bentuk komoditas pangan yang diinginkan pemerintah dan mendapatkan dukungan, maka swasta selalu siap untuk bergerak dalam pemasaran komoditas pangan. Apabila pemerintah terlalu menurut dengan sektor swasta, sektor swasta hanya akan melakukan pengembangan komoditi yang dianggap mereka paling menguntungkan. Seperti kelapa sawit yang  dianggapnya paling mampu bersaing di pasar global. Swasta memiliki kecenderungan untuk memilih komoditas yang kompetitif dan berlevel global. Swasta tidak mungkin menjadi swasembada disemua komoditas pangan.

Terlalu banyaknya kebijakan dan tuntutan tanpa implementasi nyata. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  politik pertanian tidak memutuskan mana yang menjadi andalan, swasta terus dituntut untuk memilih sendiri komoditas dalam negeri yang hendak diperjuangkan.Arah kebijakan yang benar untuk sektor pangan adalah perlunya totalitas hasil yang bersifat rasional. Percuma apabila banyaknya resources, tapi tetap saja tidak bisa mencover semua kebutuhan pangan masyarakat. Entry Point-nya adalah bagaimana kita melakukan comperative advantages antara jumlah produk hasil dan kemampuan mengcover kebutuhan pangan. Kalau memang komoditas yang resources-nya sangat banyak tapi hasilnya tetap saja tidak dapat maksimal, lebih baik lahan yang potensial dikembangkan untuk komoditas yang bernilai tinggi dan kompetitif walaupun kebutuhan oleh masyarakat akan komoditas tersebut tidaklah terlalu signifikan. Tetapi setidaknya kita bisa ekspor komoditas bernilai tinggi tersebut. Apabila hasil pangan yang bernilai tinggi tersebut terus dikembangkan, kita dapat bersaing dipasar global. Hal ini akan menyebabkan neraca perdagangan bernilai positif karena ekspor kita kemungkinan terjadi surplus yang dapat menghapuskan defisit negara yang ada.

“Pilihan efektif dan rasional fokus pada komoditas yang memang kita unggul. Harus dijaga agar mutu yang dihasilkan tetap bagus. Disisi lain harus memperhatikan ditekan pada biaya produksi untuk lebih kompetititif”. (Rektor Institute Pertanian Bogor, Prof.Dr.Ir Herry Suhardiyanto, M.Sc ).

“Apabila telah menemukan jenis varitas unggul, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah “ Apakah kita kompetitif di pasarInternasional?”

Komoditas di Indonesia yang paling kompetitif adalah minyaknya. Hal ini tergambar pada lebih murah harga jual minyak sawit daripada minyak nabati lain. Hal ini dikarenakan kelapa sawit termasuk jenis tanaaman yang sangat adaptif terhadap kondisi cuaca dan iklim di Indonesia serta banyaknya lahan potensial yang dipergunakan untuk budidaya kelapa sawit. Hal ini menyebabkan Indonesia merupakan musuh terbesar dalam perdagangan minyak nabati secara global.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa memunculkan varitas unggul yang kompetitif dan berdaya saing global serta fokus pada kemajuan dan ketepatan alokasi teknologi pertanian dapat menjadi kunci utama dalam meningkatkan ketahanan pangan negara kita.

“Yang sudah unggul harus dioptimalkan”.

 

Penulis – Novani Karina Saputri adalah staf divisi penelitian BO ECONOMICA 2014

LEAVE A REPLY